"Saya di posisi Syuro kok kelihatannya tidak jelas posisi apa itu tidak jelas artinya, posisi Syuro itu tadi saya disampaikan saya sampaikan ke teman-teman bahwa posisi Syuro ini lebih kepada tempat apa," kata Lufhi saat jumpa pers di Kantor PBNU, Jumat.

Bahkan, Lufhi mengibaratkan posisi Dewan Syuro terlebih untuk tingkat Dewan Pimpinan Wilayah hingga Cabang hanyalah posisi buangan bagi kader yang sudah tidak lagi berkarya di PKB.

Kata dia, kondisi tersebut turut dirasakan oleh seluruh DPC hingga DPW PKB di daerah Jawa Barat.

Dirinya bahkan menilai kalau fungsi dari Dewan Syuro saat ini sudah tidak lagi di kepemimpinan PKB saat ini.

"Kalau bahasa kasarnya lebih tempat buangan lebih tempat buangan kalau dibuang habis tidak bisa akhirnya ditempatkan yang kelihatannya tempat baik tapi fungsinya tidak ada, nama ada tapi fungsi tidak ada," tukas dia.

Sebagai informasi, dikutip dari website fraksipkb.com, Muktamar PKB VI di Bali diselenggarakan pada 20-22 Agustus 2019 lalu.

Dalam Muktamar itu hasilnya memandatkan Muhaimin Iskandar alias Gus Imin kembali menahkodai PKB.

Tak hanya itu, dalam muktamar juga menghasilkan 'Deklarasi Komitmen Bali', yang dipimpin oleh Ketua DPC PKB Lanny Jaya-Papua, Thenius Murib diikuti bersama 34 Ketua DPW PKB se-Indonesia.

Berikut isi Deklarasi Bali:

• Pancasila dan NKRI adalah final. Tidak ada dan tidak boleh ada ideologi yang menentang eksistensi ideologi Pancasila, di Indonesia tidak ada tempat bagi kelompok yang akan mengoyak NKRI.
• Kemanusiaan global, mendorong dan turut mempromosikan Islam Nusantara dalam kehidupan global sebagai solusi atas berbagai konflik dan tragedi kemanusiaan global atas nama agama.
• Keberpihakan, bekerja total dan mengabdikan seluruh agenda politiknya untuk melayani, memfasilitasi dan membela kaum yang lemah dan terpinggirkan akibat sistem dan kebijakan yang tidak adil dan berpihak kepada rakyat.
• Menuntaskan kaderisasi politik di semua lapisan masyarakat untuk memastikan terjadinya estafet dan regenerasi kepemimpinan politik yang dijiwai nilai-nilai kebangsaan, keagamaan dan kemanusiaan.
• Melanjutkan dan memperkuat khidmat kepada NU dan warga nahdliyin khususnya di bidang pendidikan dan pembangunan sumberdaya manusia, ekonomi mikro, kecil dan menengah.
• Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan menggerakkan inovasi di kalangan kaum muda dan generasi milenial agar dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain sekaligus berkontribusi bagi pembangunan nasional dan kemajuan bangsa.
• Demokrasi inklusif, mentransformasikan demokrasi Indonesia menjadi demokrasi yang inklusif.
• Mewujudkan kedaulatan desa dengan mengawal dan terus memperkuat desa sebagai pilar kebudayaan bangsa dan perekonomian nasional.
• Politik hijau, meneguhkan PKB sebagai "green party" dengan mempromosikan politik yang berperspektif lingkungan sebagai prasyarat bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan berbasis pada nilai-nilai rahmatan lil alamin.