Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah menerima undangan upacara hari ulang tahun (HUT) ke-79 RI yang akan diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Undangan tersebut dikirim langsung oleh pihak Istana Kepresidenan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, baru-baru ini.
Hal itu disampaikan Hasto saat mendampingi presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dalam acara pameran seni karya Dolorosa Sinaga di Gedung Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).
"Undangan sudah diterima dan kemudian ditimbang-timbang, karena 17 Agustus ini kan merupakan suatu peristiwa yang mahapenting, yang mengandung nilai-nilai patriotisme yang begitu besar, hasrat untuk mewujudkan kemerdekaan yang sejati-jatinya," kata Hasto.
Tentang kedatangan Megawati ke IKN, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sampai saat ini belum bisa memastikannya.
Pasalnya, saat ini Megawati tengah berfokus mempersiapkan tim Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Paskibraka) untuk dikirim ke IKN.
"Namanya undangan, kan, untuk dapat memenuhi undangan, tetapi kami juga melihat situasionalnya."
"Ibu Mega saat ini concern terhadap persiapan untuk Paskibraka yang akan dikirim ke IKN, dan semua telah dipersiapkan dengan detail," kata Hasto.
Pada prinsipnya, lanjut Hasto, Megawati sangat menghormati undangan dari Istana Kepresidenan itu.
Adapun kabar kehadiran Megawati ke IKN akan disampaikan pada waktu yang tepat.
"Tentang kehadiran Ibu Mega dengan undangan tersebut tentu suatu kehormatan sebagai presiden kelima, tetapi nanti itu akan disampaikan (konfirmasi undangan) pada waktu yang tepat," ujar Hasto.
Baca juga: 7 Kader Senior PDIP Ditugasi Megawati Dekati Parpol Lain di Pilkada, Ada Hasto Hingga Basarah
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan pihaknya turut mengundang presiden terdahulu untuk ikut dalam upacara HUT RI ke-79 di IKN.
Mereka yang diundang di antaranya presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Jadi untuk mantan presiden rencananya kami undang untuk upacara di IKN bersama dengan Bapak Presiden," kata Pratikno di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Kamis (1/8/2024).
Namun, Pratikno mengatakan keputusan datang atau tidaknya dikembalikan lagi kepada para mantan presiden.
"Tentu saja kalau ada hal-hal yang menyulitkan kami juga terbuka kalau beliau-beliau tidak hadir di IKN tetapi hadir di Jakarta," ujar Pratikno.
Hubungan Megawati-Jokowi
Hasto menyebut hubungan Megawati dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sejatinya memang harus baik-baik saja.
"Jadi, hubungan antara Ibu Megawati Soekarnoputri, beliau saat itu dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, dengan Presiden RI, ya, harus baik-baik."
"Ya, konteksnya hubungan antarlembaga negara memang harus mengedepankan hubungan baik," kata Hasto di Galeri Nasional, Jakarta, Kamis (8/8/2024).
Hal itu dikatakan Hasto saat merespons perntanyaan awak media soal hubungan Megawati dan Jokowi.
Menurut Hasto, soal kerja sama politik demi memperjuangkan konstitusi selalu akan diutamakan Megawati.
"Sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Mega menjalankan, seluruh keputusan kongres termasuk rekomendasi dari Rakernas ke-V partai."
"Dalam rekomendasi Rakernas V partai sangat jelas bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan, kemudian oleh Rakernas ke-V, setelah mendengar masukan dari DPD dan arus bawah, maka ketua umum hanya melakukan kerja sama politik dan mereka-mereka yamg memperjuangkan konstitusi, demokrasi, dan juga Trisakti Bung Karno," ujar Hasto.
Sementara itu, Megawati mengungkap hubungannya dengan Jokowi dalam keadaan baik-baik saja.
Pernyataan itu disampaikan Megawati saat menghadiri acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada semua kepala daerah se-Indonesia di Balai Samudera, Jakarta, Senin (5/8/2024).
"Tadi sebelum ke sini, ada siapa itu, ndak tahu ngomong, yang namanya apa, mengatakan katanya saya tidak (akur) sama Presiden."
"Loh, enaknya loh dia ngomong kayak gitu. Saya sama Presiden baik-baik saja. Emangnya kenapa?" kata Megawati.
Megawati bercerita bahwa dia disebut punya hubungan buruk dengan Jokowi karena isu perpanjangan masa jabatan presiden dan wacana presiden tiga periode.
Megawati mengatakan hal tersebut merupakan wilayah tata negara.
"Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta 3 periode atau karena saya katanya tidak mau perpanjangan."
"Loh, saya tahu hukum, kok, mana yang ahli hukum angkat tangan? Itu kan namanya ranahnya konstitusi," ujar Megawati.
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Fersianus Waku/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)