Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat W Nugraha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Ray Rangkuti mengungkapkan masih ada waktu untuk Presiden Jokowi memperbaiki kemerosotan demokrasi di Indonesia.
Mulanya Ray mengatakan fenomena kotak kosong dalam Pilkada 2024 adalah lanjutan kemerosotan demokrasi di era kepemimpinan Jokowi.
Baca juga: Saat Menantu Jokowi Terima Kasih ke SBY usai Didukung Demokrat jadi Cagub Sumut 2024
Dia menilai setidaknya ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kemerosotan demokrasi saat ini.
"Pertama menjaga jangan sampai terjadi borong parpol dalam pilkada yang akan melahirkan paslon vs kotak kosong," kata Ray, Jumat (9/8/2024).
Lebih lanjut Ray juga menilai makin merebak dan meluasnya praktik nepotisme dalam pencalonan pasangan calon dalam pilkada.
"Presiden Jokowi sebisa mungkin memberi contoh dengan tidak memberi restu bagi keluarganya untuk ikut kontestasi pilkada," terangnya.
Ray juga menilai di Pilkada 2024 kemungkinan bakal terjadi praktik jual beli suara dengan berbagai modusnya.
Termasuk di dalamnya kemungkinan adanya bagi-bagi bansos selama tahapan pilkada berlangsung, khususnya menjelang hari H pilkada.
Atas hal itu ia menegaskan pentingnya memastikan independensi ASN dan PJ kepala daerah.
"Serta melindungi ASN mendapat perlakuan tidak adil dan diskriminatif karena sikap mereka yang menjaga independensi politik. Atau pergantian posisi dan jabatan di lingkungan ASN yang disebabkan dukungan politik," tandasnya.