Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan dukungan untuk Dedi Mulyadi hingga mundurnya Airlangga menjadi guncangan untuk Partai Golkar.
Ray Rangkuti menilai dukungan Golkar kepada Dedi Mulyadi sebagai cagub Jawa Barat di tengah elektabilitas kadernya sendiri, Ridwan Kamil (RK) yang tinggi. Secara nalar menurutnya juga sulit dipahami.
"Mencalonkan Ridwan Kamil sebagai cagub Jakarta dengan elektabilitas yang hanya 10 persen. Padahal, waktu pencoblosan tinggal 2 bulan lagi," kata Ray Rangkuti, Senin (12/8/2024).
Tak terbayangkan, lanjut Ray Rangkuti dalam dua bulan ke depan bagaimana mengerek elektabilitas Ridwan Kamil untuk melampaui elektabilitas Anies yang sudah mencapai 40%.
"Ada cara memang, salah satunya memborong partai. Sehingga bakal calon dengan elektabilitas tertinggi tidak dapat mencalonkan diri," terangnya
Dan situasi ini, kata Ray Rangkuti mulai terlihat di Jakarta. Hampir semua parpol akan bergabung ke kubu KIM, dan hanya menyisakan PDIP di luar yang sudah pasti tidak dapat mencalonkan paslon karena kurang kursi.
Terakhir dikatakannya peristiwa yang menjadi guncangan untuk Partai Golkar, mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan ketua umum.
"Pernyataan mundur Airlangga ini jelas sangat mengejutkan alam semesta politik Indonesia. Bukan saja karena ia merupakan ketua umum salah satu parpol besar di Indonesia, tapi juga karena tidak ada alasan yang terdengar logis, jelas dan konstitusional untuk mundur," tegasnya.
Baca juga: Foto Bersama di IKN, Airlangga: Kursinya Kapolri saja Diambil Bahlil
Sebelumnya Airlangga resmi mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum Partai Golkar.
Airlangga menyampaikan pengunduran diri tersebut dalam rekaman video.
"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Tuhan yang maha besar maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam yaitu Sabtu 10 Agustus 2024," kata Airlangga.
Airlangga mengatakan pertimbangannya mundur dari Ketum Golkar adalah untuk menjaga keutuhan partai dan dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat.
"Untuk menjaga keutuhan partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat," terangnya.