Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menegaskan, agar seluruh ulama hingga kiai untuk tidak melanggar konstitusi atau aturan hukum di Indonesia.

Kata Cak Imin, siapapun yang melanggar konstitusi akan mendapatkan dampak buruk dan bahkan kualat.

Hal itu disampaikan oleh Cak Imin, kepada siapapun termasuk kepada kiai yang ada di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Siapapun yang melanggar konstitusi berhadapan dengan kenegaraan kita. PBNU pun kalau melanggar konstitusi, melawan kaidah kebangsaan kita, kiai pun dari manapun dia berada kalau melanggar konstitusi akan kualat oleh negara kita tercintainya," kata Cak Imin saat memberikan arahan saat memberi surat pengusungan kepada bakal calon kepala daerah, Pilkada 2024, di DPP PKB, Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Terkait dengan mandatnya itu, Cak Imin meyakini kalau seluruh calon kepala daerah yang didukung PKB akan taat hukum.

Pasalnya, menurut Wakil Ketua DPR RI tersebut, jika kepala daerah menaati apa yang sudah digariskan konstitusi, maka seluruh kerjanya akan tidak ada yang mengganggu.

"Kalau kita istiqamah di dalam konstitusi, insyaallah jalan kita lempeng dan tidak akan ada satupun yang mengganggu seluruh kepemimpinan kita yang akan kita jalankan di dalam pemerintahan daerah. Termasuk di dalam seluruh proses politik nasional kita," kata dia.

Baca juga: Nasdem Pastikan Batal Usung Anies di Pilkada Jakarta, Surya Paloh: Kita Cari Momentum Lain

Sebagai informasi, pernyataan Cak Imin ini disampaikan di tengah polemik yang terjadi antara PKB dengan PBNU.

Kekinian, Cak Imin menyebut kalau dirinya mengendus adanya upaya dari pihak PBNU untuk mengintervensi PKB.

Bahkan kata Cak Imin, dugaannya dia itu sejatinya sudah diketahui oleh masyarakat Indonesia.

"Ya masyarakat sudah bisa menilai ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU untuk cawe-cawe ke PKB," kata Cak Imin saat ditemui awak media usai silaturahmi dengan Pengasuh Pondok Pesantren Daarul Rahman, KH Syukron Ma'mun, di Jagakarsa, Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Dirinya hanya berpesan agar setiap pihak dapat mematuhi konstitusi yang berlaku di Indonesia.

Pasalnya, setiap organisasi hajat hidupnya diatur oleh Undang-Undang termasuk juga antara PKB dan PBNU.