Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pihak Grab Indonesia buka suara soal aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ribuan pengemudi ojek online (ojol) di Jakarta pada Kamis (29/8/2024).
Adapun, dalam aksi demo itu, salah satu tuntutannya adalah perkara potongan komisi yang menurut mereka dipotong terlalu tinggi oleh perusahaan.
Padahal, biaya operasional harian driver, seperti biaya makan hingga perawatan kendaraan sepenuhnya ditanggung sendiri.
Namun, mengenai potongan komisi ini, Managemen Grab, dalam hal ini Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza Manusamy membantah hal tersebut.
Ia menegaskan, perusahaan tidak pernah melakukan pemotongan pendapatan mitra pengemudi atau driver ojol untuk dialokasikan sebagai diskon bagi konsumen.
“Kami menjamin bahwa Grab Indonesia tidak pernah memotong pendapatan Mitra Pengemudi untuk dialokasikan sebagai diskon bagi konsumen,” ujar Tirza dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis.
Tirza lantas menjelaskan, semua biaya promosi yang diterapkan Grab sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan.
Tujuan adanya promo tersebut, katanya, dirancang untuk meningkatkan permintaan konsumen.
Sehingga, diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pendapatan mitra pengemudi itu sendiri.
Dijelaskan oleh Tirza lagi, soal tarif layanan pengantaran Grab juga sudah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Supaya bisa menjaga pendapatan pengemudi dan memastikan stabilitas permintaan pasar terhadap layanan Grab.
Baca juga: Demo Driver Ojol di Istana & Patung Kuda Dipastikan Tak akan Disusupi Agenda Politik hingga Cagub
Adapun, besaran tarif layanan pengantaran Grab itu juga telah dihitung sesuai dengan aturan yang ada di Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo).
“Penting untuk diketahui bahwa besaran tarif layanan pengantaran Grab telah dihitung secara saksama sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Permenkominfo No. 1/Per/M.Kominfo/01/2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial,” jelasnya.
Ribuan Ojol Tuntut Perlindungan Hukum
Selain tuntutan perihal potongan komisi, massa ojol itu juga menuntut perkara legal standing bagi para pengemudi ojol kepada pemerintah.