TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kelompok industri pertahanan darat di Eropa, KNDS Group, berkomitmen meningkatkan kemitraan dengan industri pertahanan Indonesia melalui transfer pengetahuan dan teknologi dalam pembuatan amunisi.

Penegasan itu disampaikan KNDS Representative Officer di Indonesia Thomas Gerard kepada wartawan di sela Seminar Revitalisasi Industri Pertahanan Darat yang diselenggarakan Lemhanas RI bekerja sama dengan KNDS di Jakarta.

“Kami memiliki hubungan jangka panjang dengan Kemenhan dan TNI sejak 40 tahun lalu dalam berbagai kerjasama di Indonesia. Belum lama ini, kami memutuskan untuk melakukan akselerasi dan memperkuat kerjasama industri dengan industri pertahanan Indonesia,” ujar Thomas dalam keterangannya, Kamis (29/8/2024).

Akselerasi kemitraan itu, lanjut Thomas, ditandai dengan pembukaan kantor cabang KNDS di Jakarta untuk memperkuat kerjasama industri dengan BUMN dan sektor swasta terutama dalam bidang pertahanan darat yang menjadi keahlian khusus KNDS Group.

Seperti diketahui KNDS telah menjalin kerjasama dengan PT Pindad dalam pembuatan amunisi dan artileri.

Karena itu, Thomas mengungkapkan KNDS berkomitmen memberikan lebih banyak lagi pengetahuan dan teknologi khusunya dalam pembuatan amunisi ukuran menengah dan besar dengan mitra industry di Indonesia.

“Kami sangat senang dengan tingkat keahlian mitra industri kami di Indonesia. Dan kami bersedia untuk memberikan lebih banyak teknologi, pengetahuan, dan juga manufaktur ke Indonesia,” ucap Thomas.

Transfer teknologi seperti apa yang akan diberikan untuk industri pertahanan Indonesia?

Thomas mengatakan bahwa mereka akan mentransfer beberapa manufaktur amunisi kaliber menengah hingga besar.

“Tentu saja teknologi ini akan berkontribusi untuk memberikan lebih banyak keahlian, kedaulatan, dan keuntungan bagi Indonesia. Ini adalah dua domain utama kami ketika bekerja sama dengan industri pertahanan Indonesia," katanya.

Sementara itu, dalam paparannya di seminar, Deputi Bidang Polhukam Bappenas RI Bogat Wdiyatmoko menegaskan pemerintah memfokuskan pengadaan alat pertahanan dan keamanan (alpahankam) dengan memperisiapkan anggaran industri pertahanan dalam negeri.

Apalagi pengadaan alat pertahanan dan keamananan menjadi salah satu  program prioritas Presiden 2025-2029.

"Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 telah menyusun sejumlah pedoman dan strategi untuk memperkuat industri pertahanan dalam negeri," kata Bogat.

Bogat menambahkan, Indonesia berada di peringkat 25 sebagai negara yang paling banyak impor alat utama sistem senjata (alutsista).