Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (P) TB Hasanuddin, angkat bicara terkait instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Panglima TNI untuk membentuk Angkatan Siber sebagai matra keempat, dalam hal ini angkatan siber.
"Ini perlu diluruskan ya. Konsep awal sebetulnya bukan matra karena syarat matra salah satunya kan harus punya alutsista. Kalau siber jadi matra ada kesan berdiri sendiri," kata anggota fraksi PDI Perjuangan ini kepada wartawan, Kamis (5/9/2024).
Baca juga: Hadapi Pilkada 2024, Panglima TNI Anggap Semua Wilayah Miliki Tingkat Kerawanan yang Sama
Hasanuddin mengatakan, jika memang urgen, bisa dibuat sebuah lembaga/unit, namun tetap di bawah Mabes TNI yang mengurusi pertahanan dan intelijen siber.
Namun, kata dia, syarat utamanya harus diisi personel yang mumpuni dan infrastrukturnya harus modern dan canggih.
"Perkembangan teknologi sangat pesat dan butuh proses adaptasi yang cepat juga dari sisi SDM, infrastruktur, dan organisasi," ujar dia.
Selain itu, kata Hasanuddin, dari sisi regulasi, harus ada penyesuaian melalui amandemen UU TNI.
Dalam UU TNI Pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
"Kalau ingin menambah matra/angkatan baru, ubah dulu aturannya," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, untuk membentuk angkatan siber.
Hal itu diungkapkan Panglima TNI, usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2024).
Baca juga: Panglima TNI dan Kapolri Minta Personelnya Humanis saat Pengamanan Paus Fransiskus dan ISF 2024
"Saya sudah diperintahkan oleh pak presiden untuk, kemarin juga dari MPR waktu pidato untuk membuat angkatan siber," ungkapnya.
Agus menjelaskan, angkatan siber di TNI akan banyak diisi oleh masyarakat sipil atau aparatur sipil negara.
Sehingga TNI akan fokus merekrut personel yang memiliki kemampuan teknologi dan informasi.