Baca tanpa iklan
"Rapat dulu, rapat dulu," ucapnya kepada wartawan.
Wali Kota Medan Bobby Nasution juga menanggapi pemanggilan adik iparnya tersebut.
Bobby mempertanyakan apakah Kaesang seorang pejabat publik, sehingga harus diklarifikasi.
"Kaesang pejabat publik? Setahu saya Kaesang tidak pejabat publik," ujar Bobby saat ditanya di DPRD Kota Medan, Selasa (3/9/2024), dikutip dari Tribun Medan.
Sementara itu, soal kabar Kaesang menghilang setelah kasus jet pribadi viral, Bobby pun membantahnya.
Ia menyatakan Kaesang tidak kabur.
"Kabur? Mana ada kabur, enggak, enggak," katanya.
Baca juga: KPK Bantah Geledah Rumah Menantu Jokowi, Bobby Nasution
KPK Batal Panggil Kaesang
Direktorat Gratifikasi KPK diketahui batal mengundang Kaesang Pangarep.
Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengungkapkan saat ini pengusutan dugaan gratifikasi Kaesang akan dilakukan oleh Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK.
Tessa mengatakan alasan perubahan itu karena pernyataan yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata terjadi sebelum adanya laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman, dan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubaedilah Badrun.
"Jadi, sebagaimana kita ketahui, beberapa kali Pak AM (Alexander Marwata) telah menyampaikan dan tempo atau waktu penyampaian itu terjadi sebelum adanya proses pelaporan yang dilakukan oleh MAKI dan satunya dari UNJ," katanya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Rabu (4/9/2024).
"Per hari ini, setelah ada update dari Direktorat PLPM ke pimpinan, kembali ke pernyataan saya yang awal bahwa terkait isu gratifikasi akan difokuskan di penelaahan di Direktorat PLPM dan bukan di Direktorat Gratifikasi," sambung Tessa.
Baca juga: Kaesang Tak Perlu Klarifikasi soal Penggunaan Jet Pribadi, KPK Punya Kewajiban Menindaklanjuti
Kendati demikian, Tessa menegaskan pengusutan laporan terhadap Kaesang masih sama, yaitu terkait dugaan gratifikasi.
Tessa juga mengatakan saat ini pengusutan dilimpahkan ke Direktorat PLPM karena memiliki wewenang yang lebih luas ketimbang Direktorat Gratifikasi.