Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyambut positif dan mendukung langkah Presiden RI terpilih Prabowo Subianto yang akan membentuk Zaken Kabinet atau kabinet yang diisi menteri sesuai keahliannya.

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Mardiono, melalui juru bicaranya Imam Priyono berharap pembentukan Zaken Kabinet dapat menjawab tantangan pembangunan yang tidak mudah ke depan.

"Kami mengapresiasi langkah Pak Prabowo sebagai Presiden RI terpilih yang akan membentuk Zaken Kabinet, menteri yang dipilih sebisa mungkin harus orang profesional dan terbaik serta memiliki integritas dan rekam jejak positif juga memiliki visi pembangunan searah dengan Pak Prabowo," kata Imam, kepada wartawan Rabu (11/9/2024).

PPP menilai tantangan pembangunan ekonomi ke depan cukup berat dan kompleks.

Sebab, di saat bersamaan Indonesia menghadapi bonus demografi.

"Zaken kabinet kami harap dapat menjawab kebutuhan pembangunan Indonesia lima hingga sepuluh tahun ke depan," pungkas Imam.

Baca juga: Kubu Prabowo Ungkap Alasan Susu Ikan Jadi Menu Program Makan Bergizi Gratis

Wacana zaken kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kali pertama disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

Menurut Muzani, Prabowo ingin membuat zaken kabinet atau jajaran menteri yang berasal dari kalangan profesional pada pemerintahan barunya.

Prabowo disebut meminta Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mengusulkan kalangan profesional untuk masuk menjadi menteri dalam kabinetnya.

"Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet. Di mana yang duduk adalah orang-orang yang ahli di bidangnya meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Baca juga: Bocoran Menteri Prabowo: Jumlah Ditambah, Zaken Kabinet, hingga Diisi Lulusan Taruna Nusantara

Dengan begitu, kata dia, nantinya jabatan menteri yang diisi dari orang yang memiliki keahlian.

Tak hanya itu, figur yang diusulkan harus memiliki relevansi dengan kementerian yang dipimpin.

"Sehingga tidak kehilangan relevansinya di jabatan yang diduduki karena yang bersangkutan memiliki keahlian dari jabatan yang disandang. Meskipun dia orang partai atau orang politik, harapannya adalah orang-orang yang ahli di bidangnya," jelas Muzani.