Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Juru bicara PDIP Chico Hakim mengkritik sikap Menkominfo Budi Arie saat mengomentari perihal polemik jet pribadi putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep.
Ia menilai, Budi Arie justru terkesan malah menjadi jubir keluarga Presiden Jokowi.
Menurutnya, Budi Arie seharusnya tidak digaji oleh negara hanya untuk menjadi tameng dari setiap persoalan yang menimpa keluarga Presiden Jokowi.
"Sebagai Menkominfo bukan tempatnya Budi Arie menjadi jubir keluarga Kaesang dan istrinya."
"Karena dia tidak digaji oleh negara untuk jadi jubir keluarga Presiden Jokowi. Tapi menjadi Menkominfo bekerja untuk rakyat Indonesia,” kata Chico, Kamis (12/9/2024) dikutip dari Kompas.com.
Chico berpendapat bahwa penjelasan ketua umum relawan Pro Jokowi (Projo) itu dinilai terlalu dibuat-buat dan tidak masuk akal.
Sebab, menurut Chico, Budi menyebut istri Kaesang yang sedang hamil besar maka tidak boleh naik pesawat umum.
"Saya rasa ini juga alasan cukup absurd. Karena tidak ada alasan perlakuan spesial untuk siapapun itu di negara ini," ujarnya.
Chico menekankan bahwa persoalannya di sini adalah siapa yang membiayai perjalanan tersebut.
"Yang menjadi permasalahan adalah, siapa yang membiayai perjalanan tersebut? Atau kalau membiayai sendiri, dari mana asal muasal dana yang begitu besar? Dan kita telah ketahui kerjaan dari Kaesang dan istrinya yang diketahui masyarakat saya rasa tidak mampu untuk membiayai itu semua,” ujarnya.
Sebelumnya, Budi Arie menanggapi ramainya protes kepada Kaesang Pangarep karena memakai jet pribadi saat pelesiran ke Amerika Serikat (AS) bersama sang istri, Erina Gudono.
Baca juga: Jokowi Tanggapi Dugaan Gratifikasi Kaesang Berupa Jet Pribadi: Semua Warga Negara Sama di Mata Hukum
Menurutnya, Kaesang wajar-wajar saja memakai jet pribadi ke AS.
Pasalnya, sang istri sedang hamil tua sehingga tidak boleh naik pesawat umum.
"Udahlah istrinya Mas Kaesang itu kan hamil sudah 8 bulan.Kan enggak boleh naik angkutan umum, pesawat umum mana boleh," kata Budi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2024).