Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi konflik yang sedang terjadi di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).
Di dalam internal Kadin kini tengah terjadi perebutan kekuasaan antara Ketua Kadin Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie.
Ketika menanggapi konflik tersebut, Jokowi pun meminta kisruh kepengurusan Kadin ini bisa diselesaikan baik-baik di internal Kadin.
Terlebih Kadin sendiri adalah organisasi yang berisi para pengusaha, bukan organisasi politik.
"Dan ini bukan organisasi politik. Ini adalah organisasi pengusaha."
"Sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik," kata Jokowi dilansir WartakotaLive.com, Selasa (17/9/2024).
Lebih lanjut Jokowi juga meminta masalah internal Kadin ini tidak diserahkan kepadanya.
Pasalnya Jokowi enggan menerima bola panas atas adanya kisruh kepengurusan Kadin ini.
“Di internal kadin (penyelesaian masalah). Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya,” tegas Jokowi.
Meski demikian, Jokowi tetap membuka ruang jika dua kubu di Kadin, yakni kubu Anindya Bakrie maupun Arsjad Rasjid, ingin bertemu dengannya.
Baca juga: Kadin Aceh Bantah Ada Dualisme Kepengurusan, Anindya Bakrie Rapat dengan Tim Formatur
Selama 10 tahun menjabat sebagai presiden, Jokowi selalu memiliki hubungan yang baik dengan Kadin, baik dengan Arsjad Rasjid maupun dengan Anindya Bakrie yang saat ini berebut pengaruh agar bisa menjadi Ketua Kadin.
Tak hanya itu, Jokowi juga sudah berkali-kali menghadiri acara yang diadakan oleh Kadin.
"Dulu baik dengan Pak Soeryo Bambang Sulisto, baik dengan Pak Rosan Roeslani, baik juga dengan Pak Arsjad, baik juga dengan Pak Anindya, baik semuanya," ungkap Jokowi.
Kubu Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid Terlibat Adu Pukul di Menara Kadin
Perwakilan Kadin Indonesia mendapat penolakan yang memicu keributan saat ingin membebaskan lantai 3 Kantor Kadin yang berlokasi di Menara Kadin, pada Senin (16/9/2024) malam lalu
Staf Khusus Ketua Umum Kadin Indonesia, Arif Rahman, yang menjadi salah satu perwakilan dalam negosiasi pembebasan lantai 3 tersebut menceritakan kronologi penolakan dan keributan yang dipicu oleh sekelompok orang dari Kadin ilegal.
Arif mengatakan status kantor lantai 3 di Menara Kadin itu disewa khusus sejak lama oleh Ketum Arsjad Rasjid sebagai kantor Kadin.
Atas dasar itu, bersama beberapa perwakilan Kadin Indonesia, pihaknya datang membawa dokumen-dokumen kontrak sewa kantor dan kontrak security.
Baca juga: Kisruh Kepemimpinan Kadin, Kuasa Hukum Arsjad Rasjid Tak Temukan Alasan Digelarnya Munaslub
“Yang hadir dari Kadin Ilegal namanya Pak Taufan, yang diketahui sebagai adik ipar Anindya Bakrie. Saat diskusi, tiba-tiba ada seorang dari pihak Pak Taufan melakukan pemukulan kepada saya,” kata Arif kepada wartawan, Selasa (17/9/2024)
Sontak pemukulan tersebut memicu keributan sebelum akhirnya bisa mereda.
Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021–2026 Arsjad Rasjid sebelumnya menjelaskan pihaknya sengaja menyewa kantor di lantai 3 gedung yang sama untuk Sekretariat Kadin. Kantor tersebut sudah disewa lama sebelum kisruh dari Munaslub illegal terjadi.
Sementara itu, Kantor Kadin yang berlokasi di lantai 24 dan 29 di gedung yang sama adalah warisan dari ketua umum dan pengurus sebelumnya.
Baca juga: Kadin Kubu Arsjad Rasjid Minta Menkumham Tolak Permohonan Pengesahan Kepengurusan Hasil Munaslub
Seyogianya status Menara Kadin dan kantor di kedua lantai tersebut menjadi milik bersama anggota Kadin dan bukan milik grup atau Keluarga Bakrie.
Untuk kantor tersebut, banyak di antara pengusaha dan perusahaan yang menjadi anggota Kadin turut menyumbang untuk operasional.
Namun, kantor Kadin Indonesia yang berlokasi di lantai 3, 24, dan 29 tidak bisa diakses karena dihalangi masuk oleh oknum tidak dikenal.
Baca juga: Kadin Daerah hingga Konferederasi Buruh Ramai-ramai Dukung Kepemimpinan Arsjad Rasjid
Anindya Bakrie Jadi Ketum Kadin Versi Munaslub
Sebagaimana diketahui, Anindya Bakrie terpilih menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029 berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu (14/9/2024).
Anindya mengklaimpenunjukannya sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia sah.
Munaslubnya sendiri disebut merupakan inisiatif dari Kadin daerah dan juga asosiasi atau bisa disebut anggota luar biasa.
Kata Anindya, Munaslub itu murni diselenggarakan para pengurus Kadin daerah dan Asosiasi Luar Biasa (ALB) yang juga sudah berdasarkan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Kadin.
"Jadi merekalah yang membuat panitia untuk menentukan kuorum, jalannya persidangan, dan hasilnya sesuai dengan AD/ART."
Baca juga: Selamat Tinggal Arsjad Rasjid, Pemerintah Pilih Anindya Bakrie Pimpin Kadin Indonesia
"Kemarin sudah berjalan, bahkan ada di beberapa media live yang bisa dilihat sendiri," kata Anindya usai acara Sarasehan bersama Menteri Hukum dan HAM RI Supratman Andi Agtas dan dihadiri Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet, Minggu (15/9/2024).
Di sisi lain, Arsjad Rasjid menyebut Munaslub yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin tersebut ilegal.
Munaslub dinilai ilegal karena bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.
Ia akan melaporkan soal Munaslub Kadin tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Bahwa ada kejadian yang terjadi Munaslub ilegal ini akan kami laporkan," kata Arsjad di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Minggu, (15/9/2024).
Baca juga: Kisruh di Tubuh Kadin Indonesia, Celios: Kekuatan Orde Baru Comeback
Selain itu, Arsjad menanyakan soal status Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri.
Sebagai Ketum Kadin selama ini ia berpedoman pada Keppres tersebut.
"Kita harus berdiri dalam konteks hukum UU governance Kadin indonesia," tuturnya.
Arsjad meminta pemerintah turun tangan untuk menyelesaikan kisruh organisasinya usai adanya Munaslub yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum.
Baca juga: Kisruh Internal Kadin Bakal Pengaruhi Minat Investasi di Indonesia
Menurut Arsjad, Kadin merupakan mitra strategis pemerintah.
"Makanya kami memohon sebesar-besarnya kepada pemerintah turun tangan, ikut menyelesaikan. Karena kami bagian dari mitra strategis pemerintah dan disitu dalam undang-undang itu bagian dari pengawasan itu ada di undang-undang," kata Arsjad.
Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Jokowi Kasih Saran untuk Selesaikan Konflik Kadin, Diminta Selesaikan Baik-baik.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Endrapta Ibrahim Pramudhiaz/Reza Deni (WartakotaLive.com/Desy Selviany)