Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan gerakan coblos semua alias gercos dalam Pilkada 2024, khususnya di Jakarta, bukan merupakan pemaksaan.

 Melainkan muncul dari kesadaran warga untuk melawan rezim yang merusak demokrasi dalam pencalonan di pilkada.

"Gercos ini adalah gerakan politik kesadaran warga. Perlawanan terhadap rezim yang dengan seenaknya membuat pilkada ini tidak demokratis," kata Refly dalam diskusi publik 'Bedah Tuntas - Fenomena Gercos' di Bens Zone, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2024).

Refly kemudian menyinggung bahwa gerakan coblos semua di pilkada tidak berkaitan dengan praktik politik uang, dan tak bisa disanksi sebagaimana tertuang dalam UU Pilkada Pasal 187 huruf a yang berisi sanksi terhadap praktik politik uang. 

Ia menjelaskan, politik uang adalah cara melawan hukum dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada warga negara agar tidak memilih dan menyebabkan suara tidak sah. Termasuk, menggunakan atau memilih dengan cara tertentu agar suara tidak sah.

"Itu untuk money politics. Perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. Nah, termasuk dalam hal ini adalah, kalau kita memaksa orang lain untuk memilih atau tidak memilih," katanya.

Namun gerakan coblos semua, datang dari hati nurani warga untuk melawan kartel politik dan oligarki.

"Yang saya sampaikan adalah hati nurani bagaimana melawan kartel politik dan oligarki," ucapnya.