Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR mengklaim telah menemukan sejumlah indikasi pelanggaran dalam penyelenggaraan haji 2024. 

Rencananya, Pansus Haji DPR akan membacakan kesimpulan rapat, pada Senin (23/9/2024). Hasil rapat akan dibawa ke rapat paripurna (Rapur) DPR RI, untuk memberikan rekomendasi.

Menanggapi kinerja Pansus Haji DPR, pihak pengusaha menilai ada beberapa anomali dalam kinerja Pansus. 

"Kami mencermati dengan seksama isu pansus haji ini. Ada anomali dalam narasi dan investigasi yang dilakukan oleh Pansus Haji. Sehingga substansi perbaikan terhadap layanan haji dipandang publik sebagai sentimen personal yang menunggangi pansus haji," kata H. Muhibbin Billah selaku owner Chatour Travel, melalui keterangan tertulis, Kamis (19/9/2024).

Dirinya menyebut bahwa jika pansus serius bertujuan memperbaiki layanan haji maka proses dan cakupan investigasi terhadap layanan haji harus menyeluruh dan komprehensif. 

Muhibbin menilai selama ini Pansus Haji bertujuan murni politis, bukan lagi untuk perbaikan layanan ibadah haji.

“Kita bisa menyebut beberapa hal krusial yang harusnya menjadi objek pansus dalam perbaikan layanan. Misal kenapa pansus tidak pernah memanggil maskapai garuda yang sering delay dalam transportasi jamaah atau panggil kementrian perhubungan," ujarnya. 

"Selain itu jika ingin mengatasi terkait maraknya visa ziarah kenapa tidak memanggil konjen Jeddah atau pihak imigrasi. Kementerian Kesehatan terkait dengan penyebab kematian jamaah haji Indonesia. Ini semua pertanyaan krusial jika kita sungguh mau memperbaiki layanan haji," tambahnya. 

Dirinya menyoroti anomali Pansus Haji yang tidak pernah memanggil Kementerian Perdagangan sebagai pihak yang mengerti terkait pengadaan produk makanan bagi jamaah.

“Maka jelas dan dapat dimaklumi jika masyarakat memberikan persepsi bahwa pansus haji ini hanyalah sentimen politik yang tidak ada hubungannya dengan perbaikan layanan," ucapnya. 

Dirinya meminta Pansus Haji fokus dalam perbaikan layanan haji dan tidak tercampur dengan motif politik. 

Baca juga: Menag Yaqut Mangkir Lagi, Pansus Haji Ancam Jemput Paksa Jika Kembali Absen Pekan Depan

“Kami mohon mari kita serius dan guyub dalam memperbaiki layanan ibadah di tanah suci. Ini terkait ibadah mohon jangan tunggangi semua ini dengan kepentingan politik sesaat, kasihan umat," pungkasnya.