TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Menjelang hari-H, mulai muncul nama-nama yang digadang menjadi menteri dalam pemerintahan Prabowo.

Meski acapkali dibantah, pastinya beredarnya nama-nama ini menimbulkan spekulasi maupun prediksi.

Apalagi Kabinet Prabowo-Gibran tampaknya akan lebih gemuk dibandingkan kabinet yang ada sekarang. Apalagi, revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (19/9/2024).

Dalam Pasal 15 revisi UU Kementerian Negara disebutkan bahwa “Jumlah keseluruhan Kementerian yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden.”  

Berikut ini beberapa nama calon menteri Kabinet Prabowo-Gibran:

1. Rosan P Roeslani, Menteri Investasi/Kepala BKPM Kabinet Indonesia Maju 

2. Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah 

3. Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Maju 

4. Sugiono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra/Wakil Ketua Komisi I DPR (Calon Menteri Luar Negeri)

5. Menteri Perdagangan Kabinet Indonesia Maju Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN)

6. Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar

7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat).

8. Lodewijk Freidrich Paulus, Sekjen Golkar

9. Meutya Hafid dan Nurul Arifin, Politisi Partai Golkar

10. Hinca Pandjaitan, Politisi Partai Demokrat

11. Politisi PAN, Eko Patrio.

Selain nama-nama di atas, ada beredar juga nama perwakilan Partai nonparlemen. 

Misalnya, dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ada nama Grace Natalie dan Albert Aries. 

Kemudian di Partai Bulan Bintang (PBB) ada nama Yusril Ihza Mahendra, sedangkan dari Partai Gelora ada Fahri Hamzah. 

Lalu ada juga salah satu partai yang gagal mengikuti Pemilu 2024, tapi mendukung Prabowo-Gibran yakni Partai Prima, juga ada kadernya dalam formasi menteri, seperti Agus Jabo Priyono dan Mangapul Silalahi. 

Dari kalangan profesional turut mendapatkan ruang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Beredar kabar untuk posisi Menteri Pertahanan ada nama Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, Sjafrie Sjamsoeddin, hingga Panglima TNI saat ini Jenderal Agus Subiyanto. 

Kemudian, untuk posisi Kepala BIN ada nama Letnan Jenderal (Purn) M Herindra, Marsekal Madya (Purn) Dedy Permadi, hingga Letnan Jenderal Nyoman Cantiasa (Wakil Kepala BIN saat ini).

44 Kementerian

Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet, misalnya. Bamsoet yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengakui mendengar kabar kabinet Prabowo-Gibran bakal ada 44 kementerian.

"Karena nanti jumlah bertambah dari 34 menjadi 44 ya. Mudah-mudahan kawan kita yang hari ini di DPR berkesempatan untuk menjadi eksekutif, sehingga bisa merasakan dimaki-maki kolega sendiri," kata Bambang Soesatyo, beberapa waktu lalu.

Pun demikian Zulkifli Hasan atau Zulhas. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto akan bertambah lebih dari 34 kementerian ataupun lembaga.

"Jumlah pastinya berapa belum, tapi penambahan (kementerian) iya," ujar Ketum PAN tersebut di Jakarta.

Zulhas mengakui jumlah penambahan kementerian akan menjadi 44. "Ya mungkin sekitar itu (44)."

Pernyataan Gerindra

Kementerian yang dibentuk presiden terpilih RI, Prabowo Subianto dipastikan akan membengkak.

 Bukan tanpa sebab, Kementerian yang sudah eksis nantinya akan dipecah berdiri masing-masing.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengakui adanya Kementerian yang akan dipecah di era Prabowo.

Hal ini juga yang menjadi alasan nantinya Kementerian akan semakin bertambah dalam pemerintahan baru.

Muzani bilang, Kementerian yang eksis saat ini disebut masih banyak yang merangkap mengurusi banyak bidang. Karenanya, sejumlah Kementerian akan ada yang dilepas untuk berdiri sendiri.

"Jumlah banyak itu kan karema ada bidang-bidang yang dirangkap dalam 1 kementerian oleh Pak Prabowo karena ingin ada pemfokusan pada program pada bidang itu maka kementerian itu dipecah," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Dengan cara itu, kata Muzani, setiap Kementerian akan lebih fokus untuk mengurus program dan bidangnya masing-masing. Singkatnya, ia menyebut sebagai satu bidang satu kementerian.

"Karena ya ini kan menjadi sebuah tantangan baru karena Pak Prabowo ingin memfokuskan pada program-program dan bidang-bidang yang terfokus kepada satu bidang dari satu kementerian," ungkapnya.