Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perumahan jadi kementerian yang akan dihidupkan lagi pada era pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029.

Kepastian hadirnya kementerian baru ini disampaikan adik Prabowo yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo.

Baca juga: Demokrat Sebut Prabowo Sudah Panggil AHY Bahas Penambahan Kementerian hingga Lembaga Baru

Sebagai informasi Kementerian Perumahan sempat ditiadakan pada periode 1999-2004 oleh Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri.

Kementerian ini kemudian dihidupkan lagi pada dua periode masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2014.

Baca juga: Sederet Isu soal Kabinet Prabowo: Ada 44 Menteri, Dugaan Bagi-bagi Jabatan, PDIP Dapat Jatah?

Namun Kementerian ini dilebur jadi satu dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hashim menjelaskan alasan dari pemisahan Kementerian Perumahan adalah karena program besar Prabowo Subianto yang ingin fokus membangun jutaan hunian untuk rakyat. Tak tanggung-tanggung, Prabowo mencanangkan pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan, dan 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahun selama lima tahun memerintah.

“Hampir 11 juta, kalau tidak salah 10,7 juta itu menunggu antrean Pak Menteri. Yang dilaksanakan sejak 10 tahun hanya 200 ribu unit. Ada setiap tahun 800 ribu, terus sampai sekarang hampir 11 juta keluarga menunggu rumah layak huni,” kata Hashim di acara HUT ke-26 Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI), di Hotel InterContinental Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9/2024).

Kebutuhan pembangunan jutaan hunian ini disebut karena adanya backlog perumahan atau jumlah rumah yang terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Saat ini ada hampir 11 juta keluarga menunggu rumah layak huni.

Angka itu membengkak lantaran sejak 10 tahun lalu, pembangunan unit rumah rakyat hanya berjalan 200 ribu unit, dari kebutuhan 1 juta unit. Kekurangan 800 ribu unit hunian itu menumpuk setiap tahun berjalan, hingga angkanya kini menjadi 11 juta unit.

Baca juga: Soal Adanya Kementerian yang Dipecah di Kabinet Prabowo, Dasco: Belum Final, Masih Dinamis

Di sisi lain, ada 27 juta rumah yang dianggap pemerintah tidak layak huni. Sehingga kebutuhan rumah layak huni bagi rakyat, secara total menjadi 37 juta unit.

Apalagi perumahan tidak layak huni dinilai berkontribusi pada penyakit yang dialami masyarakat dan stunting pada anak-anak. Sebab kata Hashim, stunting bukan saja terjadi akibat kekurangan gizi, tapi juga ketidakmampuan rakyat mengakses air bersih, listrik yang memadai, atau hidup di lingkungan yang tidak sehat.

“Ini bisa berakibat kepada anak-anak dengan stunting. Karena stunting bukan hanya masalah gizi, tapi masalah lingkungan juga. Kalau anak-anak kecil kita minum air kotor dengan bakteri, dengan virus dan sebagainya, bisa mengakibatkan diare dan sebagainya. Nah Pak Prabowo sudah putuskan program besar,” jelas dia.