Baca tanpa iklan
11. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesi (WALHI) Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono SP SH.
12. Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur, Mareta Sari.
13. Pengajar Universitas Islam Indonesia, Masduki
14. Wakil Ketua I Pengurus Pimpinan Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Rika Iffati Farihah
15. Anggota Bidang IV Kajian Politik Sumber Daya Alam, Lembaga Hikmah, Kebijakan Publik, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Sanaullaili.
16. Anggota Badan Pengurus Jaringan Advokasi Tambang Nasional, Siti Maemunah
17. Kepala Bidang Kajian Politik Sumber Daya Alam Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Wahyu Agung Perdana
18. Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur, Trigus Dodik Susilo.
Wahyu Agung Perdana mengatakan PP tersebut berpotensi menjadi riswah (suap) politik.
Hal tersebut, kata dia, karena izin tersebut hanya diberikan dalam jangka waktu terbatas.
Baca juga: Tanggapi Kebijakan Pemberian Izin Tambang Ormas Keagamaan, PKS: Dapat Picu Kekacauan
Dengan demikian, kata dia, hal itu bertentangan dengan rencana jangka panjang soal transisi energi.
"Kalau kemudian pilihannya adalah upaya perlindungan lingkungan hidup, maka harusnya adalah upaya pemulihan lingkungan hidup. Bukan justru kemudian membagi-bagi IUP tambang pada Ormas Keagamaan," kata Wahyu di depan Gedung Mahkamah Agung (MA) Jakarta Pusat pada Selasa (1/10/2024).
"Yang kedua, PP ini juga muncul pada tahun politik di penghujung tahun politik," sambung dia.
Di sisi lain, dalam Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) salah satu tujuan dibentuknya Ormas adalah dalam upaya perlindungan lingkungan hidup.