Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama (Kemenag) membuka pendaftaran program studi (prodi) bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).
Pendaftaran pembukaan prodi dibuka selama satu bulan, yakni tanggal 1 - 31 Oktober 2024.
Kemudian untuk kedepannya, pendaftaran pembukaan prodi akan dibuka dalam dua periode setiap tahunnya.
Periode pertama dibuka pada Februari dan Maret, sedangkan periode kedua pada juli dan Agustus setiap tahun.
"Kami buka kembali pendaftaran pengajuan prodi bagi PTKI. Ini dibuka selama sebulan, dari 1-31 Oktober 2024," ujar Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Ahmad Zainul Hamdi di Jakarta, Selasa (1/10/2024), dikutip dari kemenag.go.id.
Kick Off program ini dikemas dalam bentuk Sosialisasi Pembukaan Program Studi (Prodi).
Menurut Ahmad Zainul Hamdi, sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang prosedur pengajuan perizinan prodi baru, sekaligus memberikan kepastian layanan terkait durasi setiap proses perizinan.
"Kami berkomitmen untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para penyelenggara prodi dengan mengutamakan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi," jelasnya.
Nantinya, layanan pendaftaran pengajuan prodi sepenuhnya dilakukan secara daring melalui Pusaka SuperApp versi Android.
Hal ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan efisiensi.
Baca juga: Rektor Minta Kemenkes Tinjau Ulang Penghentian Sementara Prodi PPDS Anestesi Undip
Dengan sistem online ini, interaksi fisik yang berpotensi terjadi penyelewengan dapat diminimalisir.
"Pengajuan perizinan prodi tidak lagi membutuhkan rekomendasi dari Kopertais. Ini untuk memotong birokrasi, karena sistem yang dikembangkan sudah cukup,” ujarnya.
Ahmad Inung, panggilan akrabnya, menekankan bahwa mutu prodi harus benar-benar diperhatikan.
Karena itu, civitas academica PTKI tidak cukup hanya mempersiapkan Borang, namun juga memastikan prodi yang akan dibuka memiliki dosen dengan latar belakang keilmuan yang linier, kurikulum yang jelas dan berbasis Outcome-Based Education (OBE), serta dukungan finansial dan sarana-prasarana yang memadai.