Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan keputusan soal pertemuan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, merupakan kewenangan strategis Megawati sendiri.
“Keputusan strategis kewenangan Ibu Ketua Umum,” kata Hasto usai membuka Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) PDIP Sumut, di Kota Medan, Minggu (6/10/2024).
Namun, Hasto memastikan Megawati dan PDIP memiliki semangat persahabatan dengan tujuan membangun bangsa dengan pihak Prabowo.
“Kami bangun semangat persahabatan bagi kemajuan negeri. Persoalan pangan, deflasi, penurunan daya beli kelas menengah perlu diperhatikan dan kami harapkan jadi concern kabinet pak Prabowo,” ujar Hasto.
Menurut Hasto, pertemuan antara Megawati dan Prabowo, pasti menjadi hal baik.
Baca juga: Politik Nasi Goreng Ala Megawati, Memori Pilpres 2009 dan Gabungnya PDIP ke Kabinet Prabowo-Gibran
Apalagi kerja sama di antara keduanya sudah terjalin sejak lama.
Bahkan Megawati pernah menjadi capres yang berpasangan dengan Prabowo di tahun 2009.
“Pertemuan itu hal yang sangat baik. Karena tidak ada persoalan Bu Mega dan Pak Prabowo. Bahkan di kerja sama pilpres 2009 ada kesesuaian platform partai soal tani, daulat ekonomi, dan kedaulatan energi. Sehingga untuk kepentingan bangsa dan negara, semua harus bekerja sama,” ungkap Hasto.
“Demokrasi apapun bentuknya tetap memerlukan adanya penyeimbang. PDIP pun memerlukan kritik. Tapi kepentingan bangsa akan dikedepankan PDIP,” jelasnya.
Baca juga: Bocoran Prabowo dan Megawati Akan Bertemu Sebelum 10 Oktober, Kader PDIP Masuk Kabinet Masih 50-50
Ketika ditanya kapan rencana pertemuan dilakukan, Hasto mengatakan komunikasi politik secara intes sedang dilakukan.
“Partai sedang langkah konsolidasi. Yang jelas ada koneksitas psikologis koneksitas secara historis,” ujar Hasto.
Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri, belum terjadwal.
"Belum ada, belum ada. Belum diketahui jadwalnya," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).