News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kabinet Prabowo Gibran

Hashim Djojohadikusumo Tak Berminat Jadi Menteri Pemerintahan Prabowo

Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Seno Tri Sulistiyono
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo. Prabowo berharap kabinetnya kelak diisi oleh para menteri yang ahli di bidangnya masing-masing, bukan sekadar representasi partai politik.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo memastikan tidak akan masuk kabinet di era pemerintahan Prabowo Subianto.

"Saya sendiri tidak berminat masuk kabinet. Saya tidak akan menjadi menteri," ujar Hashim di Jakarta, Senin (7/10/2024).

Dia mengatakan, turut membantu Prabowo Subianto dalam membentuk nomenklatur kabinet menteri di era pemerintahan Prabowo.

Baca juga: Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Usulkan 10 Nama Calon Menteri Prabowo-Gibran dari Kalangan Hindu

"Saya cukup ikut menyusun konsep pemerintahan yang akan datang," tutur Hashim. 

Sebelumnya Hashim juga membeberkan ada rencana empat jabatan menteri yang bakal diberikan kepada sosok lulusan SMA Taruna Nusantara Magelang

Sementara, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, menyebut jumlah nomenklatur kementerian masih dalam tahap simulasi.

"Jadi begini, soal berapa jumlah sampai dengan sekarang masih kita simulasikan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024)

Kemudian, Juru bicara Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyampaikan Prabowo berharap kabinetnya kelak diisi oleh para menteri yang ahli di bidangnya masing-masing, bukan sekadar representasi partai politik (parpol).

"Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan Zaken Kabinet. Di mana yang duduk adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol," kata Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024) lalu.

Muzani mengatakan, langkah itu diambil supaya sebuah kementerian benar-benar dipimpin oleh orang yang ahli dan relevan dengan kementerian tersebut.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini