Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Suasana sepi terasa di Komplek Rumah Dinas DPR Kalibata, Jalan Deper Raya, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan setelah adanya putusan jika anggota DPR periode 2024-2029 tak boleh lagi menempati rumah jabatan anggota (RJA) itu.

Adapun keputusan itu tertuang dalam surat Nomor B/733/RT.01/09/2024 yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI tertanggal 25 September 2024. Sebagai gantinya, para anggota DPR RI akan mendapatkan uang berupa tunjangan untuk perumahan.

Pantauan Tribunnews pada Senin (7/10/2024), di bagian depan komplek, terdapat tiga pos pengamanan yang terletak di akses keluar dan masuk perumahan yang ditutupi kanopi yang cukup besar. 

Lalu, di samping kiri pos pengamanan, terlihat juga pos pemadam kebakaran yang tak terlalu besar.

Beberapa meter dari pintu masuk komplek, terdapat sebuah masjid yang cukup besar dengan tembok berwarna hijau yang posisinya terletak di pertigaan jalan bernama Al-Amin di perumahan seluas 23 hektare ini.

Akses jalan di komplek tersebut tampak rapih dan mulus dengan terbangun rumah-rumah bergaya cluster bertingkat yang memiliki luas tanah sebesar 188 meter dan luas bangunan 100 meter persegi di samping kanan dan kiri jalannya.

Baca juga: Tangis Hakim Pecah Curhat Kesejahteraan di MA: Baru Bisa Pulang Kampung Setelah 3 Tahun Tugas

Kediaman para Wakil Rakyat itu tersebar di enam blok yakni dari blok A sampai F dengan total 596 unit. 

Untuk blok A sampai E terdapat 516 unit rumah, sedangkan untuk blok F dengan 80 unit rumah, posisinya terpisah karena terdapat rel kereta api dan sungai Ciliwung.

Dari pantauan di lokasi, komplek perumahan tersebut belum benar-benar dikosongkan, masih ada sejumlah orang yang menghuni rumah-rumah tersebut.

Bahkan, terlihat masih ada mobil berpelat dinas DPR RI yang masih terparkir di garasi rumah.

"Sesuai dengan keputusan pimpinan diberikan waktu untuk (Anggota DPR RI) sampai akhir Oktober untuk berbenah dan mencari hunian pengganti," kata Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar kepada wartawan di lokasi.

Awak media pun mendapat kesempatan untuk masuk ke rumah dinas anggota dewan bernomor A3-30 dan B4-159. Kedua rumah tersebut diklaim baru saja diserahkan pemiliknya yang tak disebutkan sosoknya.

Bentuk ratusan rumah itu pun tak jauh berbeda. 

Dari tampak depan, rumah itu masih terlihat sangat layak dihuni karena tidak terlihat kerusakan yang berarti. Bahkan, terlihat asri karena banyaknya pepohonan yang tertanam di sekitar perumahan itu.

Baca juga: Anggota DPR Tak Lagi Dapat Rumah Dinas: Beberapa Petahana Tinggal di Mess hingga Berniat Ngontrak

Kemudian, ketika masuk ke rumah, terdapat sebuah ruang tamu yang kira-kira berukuran 3x3 meter.

Setelahnya, ada ruangan cukup besar yang bisa digunakan untuk ruang keluarga.

Adapun pembatas dari ruang tamu dengan ruang keluarga yakni dibangun sebuah tembok yang dipadukan dengan kayu dan kaca.

Di sisi kiri ruang keluarga, terdapat pintu yang mengarah langsung ke garasi.

Di sebelahnya, terdapat pula ruangan dapur dan tangga besi melingkar menuju ke ruang cuci yang berada di lantai dua rumah.

Sementara, di bagian kanan terdapat satu kamar yang dijadikan ruang kerja dan dua kamar mandi.

Agak menyerong ke kanan, terdapat sebuah kamar tidur utama yang di dalamnya masih terdapat kasur dan lemari pakaian.

Di dalam kamar tersebut, tercium aroma kurang sedap yang berasal dari kotoran dan air seni tikus yang sangat mengganggu.

Selain itu, terdapat pula rembesan air di plafon atap kamar, sehingga menimbulkan bercak hitam. Pun ada retakan tembok di dinding rumah tersebut.

Tak jauh dari ruang kerja, terdapat tangga yang mempunyai lebar sekira 20-25 centimeter untuk menuju ke lantai 2. 

Di atas, terdapat tiga kamar tidur yang cukup besar, dan satu kamar asisten rumah tangga yang berada di bagian ruang cuci.

Baca juga: Berdiri di Atas Lahan Seluas Lapangan Bola, Maruf Amin Bahagia Dapat Rumah dari Negara

Selain itu, terdapat tiga kamar mandi di sekitar kamar tidur di lantai atas dengan fasilitas yang cukup mewah.

Shower berwarna silver dengan bilik kaca dan wastafel pun menghiasi kamar mandi tersebut.

Dan terdapat halaman belakang rumah yang cukup luas yang bergabung dengan halaman belakang rumah-rumah di kanan dan kirinya.

"(Keluhan) yang disampaikan anggota tuh ada sekitar 15 sampai 20 keluhan. Rata-rata berkaitan dengan bocoran rumah. Kemudian, banyaknya tikus, kemudian juga berkaitan dengan akibat rayap yang itu biasanya di lemari-lemari dan sebagainya cepat rusak di sini," ucap Indra.

Meski masih terlihat layak buat dihuni, namun Indra mengatakan kerusakan yang terdapat pada rumah yang dibangun sejak 1980-an itu sudah sangat tidak layak ditempati khususnya untuk hunian para pejabat negara.

Selain kerusakan di setiap rumah, lokasi yang terletak di dekat pembuangan sampah dan aliran sungai mengakibatkan adanya bau kurang sedap saat terbawa angin dan adanya genangan air jika terjadi hujan yang lebat.

Sejauh ini, data yang dihimpun DPR RI, hanya ada sekitar 45 persen rumah yang masih layak huni. Namun, keluhan seperti genting yang bocor juga terus masuk dalam aplikasi Perawatan Rumah Jabatan Kalibata (Perjaka) di rumah layak huni tersebut.

Sehingga, nantinya DPR RI akan mengembalikan aset negara tersebut kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Rumdin DPR Ulujami Akan jadi Tempat Pelatihan ASN

Sama halnya dengan di Komplek Kalibata, rumah jabatan anggota DPR RI yang terletak di Jalan Kampung Baru, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan pun juga akan dikosongkan. 

Total, ada sebanyak 51 unit rumah yang dikhususkan untuk anggota dewan.

Baca juga: Bukan Batu Tulis, Pertemuan Prabowo dan Megawati Bakal Digelar di Restoran Sederhana di Jakarta

Puluhan rumah itu tidak terdapat di lingkungan yang eksklusif untuk anggota DPR karena berbaur dengan rumah-rumah masyarakat.

Namun, puluhan rumah tersebut tidak akan dikembalikan ke negara karena sejatinya merupakan aset DPR RI. Nantinya, rumah-rumah itu akan digunakan untuk pelatihan para Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Sebagian akan kami gunakan, karena kami selama ini sedang menata kembali reformasi birokrasi, percepatan-percepatan, sebagian nanti untuk peningkatan SDM DPR untuk peningkatan kemampuan-kemampuan teknis pegawai," jelas Indra.