Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Najamuddin, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan dan keamanan para hakim di Indonesia. 

Hal itu disampaikan usia menerima audiensi dari Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Senator asal Bengkulu itu menegaskan, pihaknya akan memastikan aspirasi yang disampaikan oleh para hakim dapat diteruskan dengan cepat kepada pemerintah. 

"Kami atas nama pimpinan kami sebagai orang yang sudah diberi mandat oleh rakyat, tentu akan menyurakan dan meyakinkan beliau-beliau (eksekutif), bahwa aspirasi murni harus ditindaklanjti dengan cepat," kata Sultan. 

Sultan berharap audiensi ini menjadi momen terakhir bagi para hakim untuk menyuarakan tuntutan mereka secara langsung. 

"Saya bepikir negara benar-benar harus mendudukan posisi hakim ke tempat yang terhormat," ucapnya.

Lebih lanjut, Sultan menilai peningkatan kesejahteraan ini tidak hanya berbentuk materi.

Tetapi juga bisa berupa penghargaan spiritual sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Misalnya program umrah bagi hakim yang beragama Islam atau kegiatan keagamaan lainnya bagi hakim dengan agama berbeda.

"Yang muslim diumrahkan begitu juga dengan agama lain," ucap Sultan disambut tepuk tangan dari puluhan hakim.

Sultan kembali menegaskan, bahwa pihaknya akan memperjuangkan kesejahteraan dan keamanan para hakim di Indonesia.

"Kami berada di garda terdepan untuk memperjuangkan asporasi teman-teman hakim," tandasnya.

Pada audiensi itu, Koordinator SHI Aji Prakoso mengungkapkam kegelisahan yang dialami hakim di seluruh penjuru Indonesia.

Satu di antaranya mengenai kondisi perekonomian hakim yang disebutnya saat ini berada di ujung tanduk.

Hal ini lantaran gaji dan tunjangan yang diterima para hakim saat ini tidak mengalami kenaikan sejak tahun 2012 lalu.

"Sudah 12 tahun hakim yang ada di seluruh penjuru Indonesia tidak mengalami kenaikan gaji dan tunjangan," kata dia.

"Sementara inflasi terus bertambah setiap tahunnya. Kami Sebenarnya malu kondisi yang dialami hakim, karena bagaimanapun hakim adalah silent corps," imbuhnya.

Sebagai informasi, saat ini ribuan hakim se-Indonesia tengah melakukan aksi mogok kerja dari tanggal 7-11 September.

Mereka menuntut hak atas kesejahteraan, termasuk kenaikan gaji sebanyak 142 persen sejak angka itu tidak pernah berubah dari 2012 silam.

Dalam aksinya, para hakim berkumpul di Jakarta untuk belakukan audiensi ke beberapa pihak mulai dari DPR, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Kementerian Keuangan, hingga Badan Perencanaan Nasional.

Baca juga: Curahan Hati Para Hakim ke DPR: Panitera Naik Mobil, Hakim Naik Motor hingga Diresepkan Obat Generik

Selain itu mereka juga bertemu dengan sejumlah tokoh seperti Jimly hingga Ketua Komisi Yudisial 2005-2010 M Busyro Muqoddas. 

Turut hadi pada audiensi itu para pimpinan DPD RI lainnya, yakni Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, dan Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung.