Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto berjanji pemerintahannya ke depan akan memberikan kesejahteraan kepada para hakim di Indonesia.
Sebagai gantinya, Prabowo meminta kerja sama kepada seluruh hakim untuk membenahi negara.
Eks Danjen Kopassus itu mengatakan, salah satu caranya adalah dia meminta para hakim bersatu untuk mengejar para pengusaha besar agar mereka membayar pajak.
"Saya mohon bantuan saudara-saudara marilah kita bersatu, kita benahi negara kita. Kita yakinkan semua orang, semua pihak."
"Apalagi mereka yang menerima fasilitas dari negara, para pengusaha-pengusaha besar itu bisa bayar pajak, bayar kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya," jelasnya, dalam sambungan telepon yang didengarkan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco saat audiensi puluhan hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024).
Kesejahteraan yang diberikan itu, diharapkan Prabowo, nantinya bisa membuat para hakim tidak mudah disogok.
Dengan demikian, maka para hakim harus mendapatkan perhatian dari negara, terutama soal gaji dan tunjangan yang saat ini mereka keluhkan.
"Para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara penghasilan yang memadai."
"Sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi dan dia tidak perlu untuk cari tambahan. Itulah tekad saya, itu keyakinan saya," kata Prabowo.
Prabowo juga berharap, suatu saat nanti dirinya bisa berdiskusi langsung dengan para hakim untuk membicarakan hal tersebut.
Dia pun menegaskan, kunci dari negara maju dan bebas korupsi adalah para hakimnya tidak bisa dibeli oleh orang atau disogok.
Baca juga: Tak Ada Kenaikan Gaji selama 12 Tahun, Hakim Curhat Terpaksa Pinjol untuk Mudik
"Pada saatnya nanti, saya bisa minta waktu untuk saya bisa mungkin tetap muka dan bicara langsung sama saudara-saudara."
"Percayalah bahwa kunci dari negara yang maju, dari negara yang baik, dari negara yang bebas korupsi, kuncinya adalah hakim-hakim harus tidak boleh dibeli orang."
"Karena itu, hakim-hakim harus kuat, dan kondisinya harus yang baik, yang terbaik yang bisa kita bikin. Itu tekad saya," pungkasnya.