TRIBUNNEWS.COM - Pembangunan infrastruktur digital yang semakin masif di berbagai wilayah Indonesia telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Melalui platform e-commerce, media sosial, dan website, UMKM dapat mempromosikan produk dan jasa mereka kepada konsumen yang lebih luas. Tidak hanya meningkatkan omzet, hal ini juga berpotensi untuk meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun internasional.

Hal inilah yang dirasakan Diana (37), seorang wanita asal Ciapus, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di tahun 2019, Diana menyadari potensi bisnis dari platform online dan membangun bisnis onlinenya untuk pertama kali melalui e-commerce, dengan nama Dushishoes. 

“Tahun 2019 itu, saya melihat e-commerce lagi naik daun dan cukup tinggi peminatnya. Saya berpikir, siapa tau saya bisa memanfaatkan pengalaman saya jualan sandal offline, dan beralih ke online. Apalagi e-commerce punya marketnya luas sekali kan, bisa sampai luar negeri dan saya putuskan untuk bangun Dushishoes," ungkap Diana.

Sebagai pelaku UMKM, Diana berhasil memanfaatkan tren pasar, terutama saat  booming model sepatu plastik kala itu. Setelah memasuki platform  e-commerce, jumlah pesanan harian yang awalnya hanya satu sampai dua pesanan, meningkat secara konsisten, bahkan bisa mencapai lebih dari 200 pesanan per hari.

Pertumbuhan pesat e-commerce di Indonesia tidak terlepas dari dukungan pemerintah yang konsisten dalam mendorong pengembangan ekonomi digital. Berbagai kebijakan dan program yang telah diluncurkan pemerintah telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM. 

Keberhasilan UMKM-UMKM seperti Dushishoes inilah yang turut mendorong Indonesia menjadi negara yang paling berkontribusi pada ekonomi digital Asia Tenggara pada tahun 2023.

Mengutip dari laporan Google, Temasek, dan Bain & Company bertajuk e-Conomy SEA yang terbit pada November 2023, mencatat nilai gross merchandise value (GMV) e-commerce Asia Tenggara tercatat mencapai US$218 miliar. Angka tersebut naik 11 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar US$195 miliar.

Jika menilik dari perolehan masing-masing negara di Asia Tenggara, Indonesia tetap memimpin pasar ekonomi digital di Asia Tenggara pada tahun 2023 dengan nilai transaksi bruto (GMV) mencapai angka yang mengesankan, yaitu US$82 miliar.

Thailand menyusul di posisi kedua dengan GMV sebesar US$36 miliar, diikuti oleh Vietnam dan Filipina yang sama-sama mencatat GMV sebesar US$30 miliar dan US$24 miliar. Malaysia diperkirakan memiliki GMV sebesar US$23 miliar, sementara Singapura berada di urutan terakhir dengan GMV sebesar US$22 miliar.

Sayangnya, meski Indonesia merajai GMV ekonomi digital di Asia Tenggara, kontribusi tersebut tak berdampak signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB). Saat ini, kontribusi ekonomi digital terhadap PDB Indonesia masih berada di kisaran 4-5 persen. 

Untuk itu, pemerintah memiliki target untuk meningkatkan kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) di tahun 2045.

Direktur Ekonomi Digital Kominfo, Bonifasius Pujianto, menyebut pemerintah menargetkan agar sektor ekonomi digital menyumbang 20,7 persen terhadap PDB atau sekitar 88,9 triliun dolar AS. Target itu tercantum dalam Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia.

"Kontribusi ekonomi digital ditargetkan sebesar 20,7 persen dari PDB dengan nilai 88,9 triliun dolar AS di tahun 2045," jelas Boni dalam rilis yang diterima Tribunnews, Jumat (11/10/2024). 

Menurut Boni, dibutuhkan kerja sama antar kementerian dan lembaga terkait ekosistem ekonomi digital guna mencapai target di 2045 tersebut.

“Mulai dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengembangkan ekonomi digital dari sisi kreatif, Kementerian Perindustrian untuk mendorong digitalisasi industri dari berbagai sektor, Kementerian Keuangan untuk merumuskan kebijakan finansial yang tepat, serta Bank Indonesia dan OJK,” tutur Boni.

Baca juga: Bawa Manfaat Ekonomi, Kebijakan Hilirisasi Jokowi Akan Berlanjut ke Era Selanjutnya

Pertumbuhan digitalisasi dalam satu dekade

Pencapaian GMV Indonesia yang mengesankan tersebut tidak terlepas dari pertumbuhan signifikan di sektor digital dalam satu dekade terakhir ini. Sejak 2014 hingga 2024, digitalisasi menjadi prioritas pembangunan yang berfokus pada infrastruktur digital dan pengembangan ekonomi berbasis teknologi. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan visi “Indonesia Maju”.

Dalam keterangannya, Presiden Jokowi merasa yakin dan optimis dengan potensi ekonomi digital Indonesia. Menurutnya, ekonomi digital di Nusantara akan tumbuh hingga 360 miliar dolar AS. Artinya, transaksi ekonomi berbasis digital diproyeksikan naik empat kali lipat atau setara Rp5.800 triliun.

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), penetrasi internet di Indonesia pada tahun 2014 masih sekitar 35 persen. Angka tersebut terus meningkat mencapai 80 persen pada tahun 2024.

“Kecepatan internet di Indonesia meningkat sejak tahun 2014 pada kisaran 2,5 Mbps kini naik menjadi 25 Mbps di tahun 2024. Artinya, kecepatan internet dalam sepuluh tahun ini meningkat 10 kali lipat,” papar Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi pada Selasa (8/10/2024).

Menteri Budi pun berharap kecepatan internet di Indonesia bisa menembus target 100 Mbps dalam lima tahun ke depan. Sebab, jaringan internet yang kian cepat dapat meningkatkan penetrasi internet yang akhirnya memberikan dampak positif dalam pengembangan ekonomi digital.

Tantangan UMKM dalam era digitalisasi

Dalam proses menjalankan digitalisasi, nyatanya UMKM dihadapkan pada berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman tentang teknologi digital, kekhawatiran terhadap keamanan data, resistensi terhadap perubahan transaksi, dan kesulitan dalam mengikuti regulasi terkait teknologi digital. 

Hasil riset BRI Research Institute (BRIRIns) yang bekerja sama dengan Kedutaan Besar Inggris pada tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun tingkat penetrasi internet di Indonesia sudah cukup tinggi, yakni 75 persen, faktanya indeks digitalisasi UMKM hanya mencapai 48,7 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun banyak orang memiliki akses dan alat untuk internet, pemanfaatan layanan digital dalam operasional bisnis UMKM masih perlu ditingkatkan.

Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran, memberikan pelatihan yang memadai, dan mengembangkan strategi digital yang sesuai dengan kebutuhan bisnis segmen UMKM. 

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan UMKM di Indonesia dapat memanfaatkan potensi digitalisasi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.

Baca juga: Kominfo Rilis Buku 10 Tahun Pembangunan Digital Indonesia