Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Muhammad Herindra, resmi menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Budi Gunawan.
Hal ini diketahui setelah DPR menyatakan Herindra lulus uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test pada Rabu (16/10/2024).
Ketua DPR Puan Maharani juga mengungkapkan seluruh fraksi menyetujui Herindra menjadi Kepala BIN.
"Hasil dari tim pertimbangan tersebut menyatakan bahwa Bapak Muhammad Herindra sebagai satu satunya calon Kepala BIN, dinyatakan kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya oleh Presiden yang nantinya akan dilantik pada tanggal 20 Oktober yaitu Presiden Prabowo Subianto,” ujar Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Puan juga mengungkapkan hasil fit and proper test Herindra bakal dibawa ke sidang paripurna pada Kamis (17/10/2024) besok.
Setelah disetujui, selanjutnya pimpinan DPR bakal mengirim surat kepada Presiden soal persetujuan pengangkatan Herindra sebagai Kepala BIN.
“Setelah ini saya atau pimpinan DPR berkirim surat kepada pemerintah. Bahwa nanti pelantikannya itu kapan, ya kami akan serahkan kepada pemerintah,” ungkapnya.
Setelah disetujuinya Herindra sebagai Kepala BIN, ada beberapa pekerjaan rumah (PR) saat dirinya resmi menjabat.
Baca juga: Lolos Fit and Proper Test Calon Kepala BIN, Herindra Ungkap Pesan Khusus dari Prabowo Subianto
Diharap Ubah Aturan soal Seragam Personel, Minta Ada Batasan
Pengamat militer sekaligus co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, meminta Herindra agar ada perubahan aturan tentang seragam personel jika sudah resmi menjabat sebagai Kepala BIN.
Khairul menganggap seragam personel BIN saat ini tidak sesuai dengan prinsip lembaga sendiri, yaitu bersifat kerahasiaan di mana kerap para personel justru memakai seragam dalam acara publik.
Padahal, sambungnya, di dalam lembaga intelijen negara lain, personel jarang mengenakan seragam ketika berada di hadapan publik.
"Yang perlu ditinjau adalah kebiasaan personel BIN yang sering mengenakan seragam dalam berbagai acara publik. Praktik ini jarang terjadi di lembaga intelijen negara lain yang mengutamakan prinsip kerahasiaan," kata Khairul kepada Tribunnews.com, Rabu sore.
Khairul pun memaklumi bahwa sebenarnya seragam menjadi simbol kedisiplinan sebuah institusi seperti BIN.
Jika tidak mungkin dihilangkan aturan pemakaian seragam dalam acara publik, Khairul berharap adanya pembatasan oleh Herindra.
Herindra, kata Khairul, dapat mempertimbangkan pendekatan pemakaian seragam dengan lebih fleksibel yaitu hanya dalam acara-acara tertentu yang memang memerlukan tampilan formal.
"Sehingga BIN tetap dapat beroperasi secara efektif dengan menjaga anonimitas personelnya," kata Khairul.
Lebih lanjut, Khairul berharap Herindra dapat membuat kebijakan yang tidak hanya menjaga kontinuitas tetapi juga melakukan pembaruan di tubuh lembaga intelijen tersebut.
Salah satu langkah yang bisa diambil, kata Khairul, adalah mengembalikan BIN pada prinsip-prinsip dasar intelijen serta menjaga keseimbangan antara unsur-unsur yang ada di dalamnya.
"Merupakan langkah penting untuk mengamankan kepentingan strategis Indonesia di tengah dinamika global yang semakin berubah," katanya.
Khairul juga mengatakan bahwa jika kepemimpinan Herindra berhasil, dapat memperkuat peran BIN dalam menjaga keamanan nasional dan menjadi pondasi yang kokoh bagi masa depan intelijen Indonesia.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)