TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno angkat bicara soal 108 nama calon menteri yang dipanggil Prabowo Subianto ke rumah pribadinya di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran, Jakarta, Senin (14/10/2024) dan Selasa (15/10/2024).
Adi menjelaskan bahwa koalisi gemuk Prabowo ini demi mengakomodasi banyak kepentingan politik.
"Pastinya ini dibanding-bandingkan dengan kabinet Jokowi dan SBY," kata Adi kepada Tribun, Rabu (16/10/2024).
Namun menurutnya Prabowo sudah mempublikasikan nama-nama yang akan membantunya di kabinet.
Dirinya berharap, koalisi gemuk Prabowo-Gibran menjadi kekuatan besar yang mampu menyelesaikan menuntaskan berbagai persoalan di Tanah Air.
"Persoalan kemiskinan, keterbelakangan, stunting, kemudian pendidikan gratis, akses terhadap kesehatan murah, pengangguran bisa selesai dan tunas. Hanya dengan cara itu koalisi gemuk ini bisa membungkam suara-suara miring itu. Artinya apa pembuktiannya adalah kinerja," kata Adi.
Lebih lanjut Adi mengaku yakin sosok yang akan membantu prabowo adalah yang terbaik.
"Yang jadi menteri ini adalah kader-kader terbaik ya, entah itu di parpol, di ormas ataupun di profesional. Saya kira disitu kuncinya, bisa dicek elite-elite partai yang dipanggil adalah orang-orang penting, orang hebat yang saya kiira sudah terbujkti bagaimana mereka membesarkan partainya. dan teruji juga sebagai pejabat publik," ujarnya.
Adi hanya memberikan satu catatan, bahwa meskipun kabinet Prabowo gemuk, tapi harus mampu menjawab persoalan.
Disebut pemborosan anggaran negara
Sementara itu, pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti menilai gemuknya kabinet pemerintah Prabowo bakal timbulkan banyak permasalahan.
Diketahui Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil 49 tokoh untuk menjadi calon menteri dan 58 calon wakil menteri dan kepala badan di pemerintahannya mendatang.
"Menurut saya nggak bagus (Kabinet gemuk) karena keberhasilan suatu pemerintahan tidak tergantung pada kuantitas menteri," kata Bivitri kepada Tribun di Jakarta, Selasa (5/10).
Ia menerangkan bakal terjadi banyak permasalahan, dengan banyaknya jumlah kabinet menteri di pemerintahan.
"Jadi kalau misalnya kemudian kementerian malah dipecah-pecah. Jadi lebih banyak masalah, itu yang akan timbul," terangnya.
Selain itu dikatakannya, buat kementerian baru dan bongkar kementerian butuh waktu yang lama untuk jadi stabil, minimal dua tahun.
"Itu semua akan membuat kementerian mungkin nggak jalan dengan cepat untuk menjalankan portofolionya masing-masing," lanjutnya.
Kemudian dikatakan Bivitri banyaknya jumlah menteri juga akan memerlukan banyak anggaran.
"Nambah Kementerian pasti nambah anggaran yang banyak padahal kita lagi kayak gini situasinya," tandasnya.
Diketahui Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto telah rampung memanggil sejumlah nama calon menteri ke rumahnya di Kertanegara IV, Kebayoran, Jakarta, Senin (14/10/2024).
Selain itu pada hari kedua pemanggilan di kediaman Prabowo Subianto ada 58 calon wakil menteri dan kepala badan
Dalam kesempatan lain, Manajer Riset dan Program, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Arfianto Purbolaksono menyatakan penambahan jumlah tersebut tidak menjamin hadirnya kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat jika tidak diikuti oleh pembenahan dalam proses pembuatan kebijakan yang baik.
“Kami mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran dapat membenahi proses pembuatan kebijakan di kementerian/lembaga,” ujar Arfianto.
“Patut dicatat bahwa berdasarkan studi yang ada, kelembagaan yang baik akan mendorong proses kebijakan yang inklusif dan mendukung kemajuan ekonomi,” sambungnya.
Kelembagaan yang baik juga harus didukung oleh pembuat kebijakan yang kompeten dan berintegritas. Sebaliknya, jika kelembagaan lemah dan eksklusif, pembuat kebijakan akan gagal dalam melihat, memetakan, dan merumuskan masalah.
Hal ini kemudian, lanjut Arfianto, akan berdampak dalam formulasi kebijakan dan permasalahan dalam menemukan hal krusial yang menjadi isu atau masalah publik.
Baca juga: Kabinet Gemuk Prabowo, Pengamat Minta Calon Menteri Harus Berintegritas hingga Loyal
Daftar nama calon menteri yang dipanggil Prabowo Subianto:
1. Prasetyo Hadi
2. Sugiono
3. Widiyanti Putri Wardhana
4. Natalius Pigai
5. Yandri Susanto
6. Fadli Zon
7. Nusron Wahid
8. Saifullah Yusuf
9. Maruarar Sirait
10. Abdul Kadir Karding
11. Wihaji
12. Teuku Riefky Harsya
13. Agus Harimurti Yudhoyono
14. Arifatul Choiri Fauzi
15. Tito Karnavian
16. Zulkifli Hasan
17. Satryo Soemantri Brodjonegoro
18.Yassierli
19. Yusril Ihza Mahendra
20. Bahlil Lahadalia
21. Abdul Mu'ti
22. Muhaimin Iskandar
23. Agus Andrianto
24. Raja Juli Antoni
25. Agus Gumiwang
26. Pratikno
27. Ribka Haluk
28. Iftitah Sulaeman
29. Maman Abdurrahman
30. Rachmat Pambudy
31. Budi Santoso
32. Sakti Wahyu Trenggono
33. Raden Dodi Priyono
34. Hanif Faisol Nurofiq
35. Sultan Bachtiar Najamudin
36. Nazarudin Umar
37. Andi Amran Sulaiman
38. Erick Thohir
39. Dito Ariotedjo
40. Budi Gunadi Sadikin
41. Airlangga Hartarto
42. Sri Mulyani
43. Veronica Tan
44. Dudy Purwagandhi
45. Supratman Andi Agtas
46. Donny Ermawan Taufanto
47. Rosan Roeslani
48. M. Herindra
49. Meutya Hafid
Berikut Daftar 59 Calon Wakil Menteri dan Calon Kepala Badan Negara yang dipanggil hari ini.
1. Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta
2. Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi
3. Politikus PAN, Bima Arya Sugiarto
4. Politikus Golkar, Christina Aryani
5. Urusan Tetap Indoensia untuk PBB, Arrmanatha Christiawan Nasir
6. Eks Politikus PDIP, Budiman Sudjatmiko
7. Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo
8. Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer
9. Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah
10. Wamen Kominfo, Angga Raka Prabowo
11. Direktur Utama Aviasi Pariwisata Indonesia, Dony Oskaria
12. Wamen Investasi, Yuliot Tanjung
13. Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmadi Tawalla
14. Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti
15. Anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagoes Oka
16. Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran/CEO Bomba Group, Todotua Pasaribu
17. Anggota Dewan Pembina PSI, Giring Ganesha
18. Wamen Kominfo, Nezar Patria:
19. Timses Prabowo-Gibran cum Staf Khusus (Stafsus) Presiden Jokowi, Juri Ardiantoro
20. Politikus Gerindra, Muhammad Syafi'
21. Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran di MK, Otto Hasibuan
22. Waketum Gerindra, Ferry Juliantono
23. Ketum Partai Prima, Agus Jabo Priyono
24. Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Silmy Karim
25. Legenda bulu tangkis Indonesia, Taufik Hidayat
26. Eks Stafsus Presiden Jokowi, Aminuddin Ma'ruf
27. Menkominfo, Budi Arie Setiadi
28. Akademisi, Guru Besar Ching Hua University, Stella Christi
29. Sekretaris Pribadi Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, Ossy Dermawan
30. Komisaris PT Len Persero, Helfi Yuni Moraza
31. Mantan Kalemdiklat Polri Komjen (Purn) Purwadi Arianto
32. Wamenaker, Afriansyah Noor
33. Guru Besar Hukum Internasional, Atip Latipulhayat
34. Jubir Menahan Prabowo, Dahnil Azhar Simanjutak: Jubir
35. Wakil Ketua Umum PKB, Faisol Riza
36. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria
37. Asisten Khusus Menhan RI, Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf,
38. Mantan Wakil Menkopolhukam, Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy
39. Eks KASD, Dudung Abdurachman
40. Staf Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Mugiyanto
41. Eks Sekjen Golkar cum Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk Freidrich Paulus
42. Artis Raffi Ahmad
43. Pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah
44. Ketua Umum Partai Garuda, Ahmad Rida Sabana:
45. Plt Ketum PPP, Muhamad Mardiono
46. Eks Kabaintelkam Polri, Suntana
47. Haikal Hassan atau Babe Haikal
48. Wamen Keuangan, Thomas Djiwandono
49. Wamen Keuangan, Suahaisil Nazara
50. Musisi Yovie Widianto
51. Politikus Golkar, Dyah Roro Esti Widya Putri
52. Ekonom senior Anggito Abimanyu
53. Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi
54. Politikus Gerindra, Gus Irfan Yusuf
55. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) periode 2020-2024 Prof Dr Fauzan
56. Ketua TKD Prabowo-Gibran, Sulaiman Umar
57. Staf Ahli Menhan, Bambang Eko Suhariyanto
58. Staf Khusus Presiden Jokowi, Diaz Hendropriyono
59. Ketua Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis PP Muhammadiyah Fajar Riza Ul Haq (*)