Laporan Wartawam Tribunnews.com Erik Sinaga 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Hanif Faisol Nurofiq dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup dalam kabinet menteri pemerintahan Presiden Prabowo pada Senin (21/10/2024).  

Menteri Hanif menyampaikan bahwa telah menyiapkan 10 rancangan strategis untuk membangun kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) periode 2024-2029.

Selanjutnya, Presiden Prabowo juga telah menunjuk Diaz Hendropriono untuk mendampingi Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menterinya. Presiden berpesan agar Menteri dan seluruh Wakil Menteri dapat bekerjasama dengan baik untuk kepentingan bangsa dan rakyat.

KLH/BPLH diharapkan dapat menjadi lembaga yang lebih responsif dan strategis dalam menghadapi tantangan lingkungan dan efek perubahan iklim, serta mendukung visi besar Indonesia menuju tahun 2045, yaitu "Better Environment for Sustainable Investment." 

Hanif menjelaskan bahwa kelembagaan ini akan bekerja sinergis dalam menjaga lingkungan dan mendorong investasi berkelanjutan.

Baca juga: Jaga Lingkungan Hidup, Kegiatan Pertambangan Mesti Terapkan Aspek Keberlanjutan

Ia menekankan bahwa situasi triple planetary crisis yang terdiri dari krisis perubahan iklim, pencemaran, dan kehilangan keanekaragaman hayati menjadi pondasi kerja KLH/BPLH.

"Untuk mewujudkan visi pemerintahan ini, terdapat beberapa misi utama yang diusung, yaitu diantaranya mendorong ekonomi hijau dan biru dengan mengoptimalkan sumber daya alam secara berkelanjutan, memperkuat kemandirian dan kedaulatan negara, serta melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup," ucap Hanif Faisol Nurofiq Pada Minggu (20/10/2024).

“Salah satu strategi penting yang akan diterapkan adalah pendekatan ekonomi lingkungan, dengan fokus pada penguatan ekonomi sirkular dan penerapan nilai ekonomi karbon (NEK).

Pendekatan penataan lingkungan dengan tujuan menjaga keberlanjutan sumber daya alam juga menjadi prioritas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak merusak lingkungan," jelasnya.

Hal lainnya adalah Strategi Kolaborasi, dimana ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, dunia usaha, hingga lembaga internasional. 

"Untuk mempercepat inovasi di bidang lingkungan, pemerintah akan menyediakan insentif bagi sektor-sektor yang berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup," ujarnya.

Kemudian, kata Hanif, pihaknya akan fokus kepada Penanganan Isu Lingkungan, yaitu diantaranya penanganan pencemaran, limbah, dan kualitas lingkungan yang menurun. 

Dalam menghadapi perubahan iklim, Hanif menyatakan akan memperkuat sistem informasi kerentanan guna meningkatkan efektivitas upaya adaptasi. Ia juga memastikan komitmen mitigasi perubahan iklim Indonesia tetap terjaga.