TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Proses pemilihan para menteri anggota Kabinet Merah Putih Prabowo mendapat kritik dari pengamat.

Director of Fiscal Justice Celios, Media Wahyudi Askar, mengungkapkan bahwa jabatan strategis di pemerintahan termasuk menteri, cenderung dibagikan berdasarkan kepentingan politik bukan meritokrasi.

"Proses rekrutmen CPNS kini sangat ketat tetapi jabatan menteri tidak mengikuti prinsip yang sama," kata Media dikutip pada Selasa (22/10/2024).

Dia menekankan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan anggaran dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik untuk meminimalisasi pemborosan.

"Sinergi kuat antar lembaga seperti BPK, KPK, dan MA adalah kunci menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien," tambahnya.

Seperti diketahui proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS kini semakin ketat.

Agar bisa diterima jadi PNS, untuk tahun 2024 ini misalnya, seorang calon PNS setidaknya harus melalui lima tahapan ketat dan transparan.

Dimulai dari pendaftaran online yang mensyaratkan sejumlah lampiran, seleksi administrasi, verifikasi, seleksi kompetensi, dan kemudian pengumuman kelulusan dan waktu sanggah

Berbeda dengan para calon menteri yang dkiritik oleh pengamat cenderung dibagikan berdasarkan kepentingan politik.

Prabowo Seleksi Langsung

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco mengungkapkan  Prabowo Subianto ikut menyeleksi para calon menteri untuk duduk di kabinetnya mendatang.

Dasco menyebutkan, Prabowo memang punya tim yang menyeleksi calon menteri, tetapi ketua umum Partai Gerindra itu tetap mewawancarai langsung para calon menteri.

"Walaupun sudah dilakukan oleh tim tapi akan langsung oleh Pak Prabowo untuk dilakukan sesi tatap muka untuk kemudian dalam tahap finalisasi," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (11/10/2024) dikutip dari Kompas.com.

Dasco pun menjelaskan bahwa ada sejumlah tahap dalam proses seleksi calon menteri kabinet Prabowo.

Pertama, para kandidat diminta menyerahkan biodata untuk dicek profilnya oleh tim yang telah dibentuk.

Setelah proses itu, tim tersebut bakal melakukan uji kelayakan kepada para kandidat menteri.

"Pertama tentunya diminta biodata kemudian profiling lalu finaslisai nanti akan ada semacam fit and proper," ujar Dasco.

Kritik Jumlah Menteri

Terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Adian Napitupulu mengkritik banyaknya jumlah kementerian untuk Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Pertama terlalu besar. Itu akan menyulitkan," kata Adian di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Adian menilai pemerintahan tidak akan berjalan efektif apabila birokrasinya terlalu panjang.

"Ketika mejanya terlalu banyak, maka birokrasi akan panjang. Birokrasi yang panjang itu akan menjadi beban buat perizinan, buat investasi dan sebagainya," ujarnya.

Anggota DPR RI fraksi PDIP ini menjelaskan penambahan jumlah kementerian akan menjadi beban pemerintah.

"Tambah meja artinya tambah birokrasi, tambah birokrasi artinya tambah proses. Tambah proses artinya tambah waktu. Tambah waktu artinya tambah beban baru," ucap Adian.