Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 28 orang untuk jabatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Ketua Mahkamah Agung (MA), Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Kepala Badan, Selasa (22/10/2024).
Pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta.
Khusus untuk jabatan kepala badan, Prabowo tidak melakukan pelantikan untuk Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Belum ada informasi resmi mengenai hal ini.
Namun sehari sebelumnya sempat beredar kabar Basuki Hadimuljono juga akan dilantik sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif.
Mantan Menteri Pekerjaan Umum (PU) ini sudah memberikan sinyal itu kemarin.
"Kalau ini saya bukan mendahului tapi menurut Pak Setneg, Pak Jokowi, saya masih diminta di OIKN," kata Basuki saat acara sertijab Kementerian PUPR digelar di Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024) malam.
Kendati demikian, Basuki masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres) baru dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) di era Pemerintahan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih.
"Belum tahu. Keppresnya kan belum ada. Ya secepatnyalah, sedang diurus oleh bapak-bapak Setneg yang lama maupun yang baru," ujar Basuki.
Basuki saat ini sebenarnya masih menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Otorita IKN.
Hal itu terjadi lantaran Kepala Otorita IKN Bambang Susantono memilih mundur dari jabatannya.
Berikut jabatan Kepala Badan dan wakilnya yang dilantik Prabowo siang ini:
Badan Penyelenggara Haji
Kepala Badan Penyelenggara Haji Moch Irfan Yusuf
Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Muliaman Darmansyah
Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang
Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko
Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Nanik Sudaryati Deyang
Wakil II Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Irwan Sumule
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Haikal Hassan
Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Afriansyah Noor
Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus akan diketuai Aris Marsudiyanto
IKN Tak Disinggung Prabowo dalam Pidatonya
Presiden Prabowo Subianto tidak menyinggung sama sekali soal pembangunan IKN dalam pidatonya usai dilantik di gedung MPR RI Jakarta, Minggu (20/10/2024) lalu.
Politisi PDIP Komaruddin Watubun, pun mengaku senang eks Danjen Kopassus itu tak membahas soal IKN.
Ia menduga Prabowo memiliki pertimbangan tersendiri sehingga tidak menyinggung persoalan IKN dalam pidato perdananya sebagai presiden.
Pasalnya, saat ini IKN bukanlah prioritas negara.
"Pak Prabowo tidak sebut itu (IKN), Pak Prabowo pasti memprioritaskan hal apa yang menjadi prioritas hari ini," kata Komaruddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).
"Karena kondisi nasional seperti begini, pengaruh geopolitik global tentu menguras banyak tenaga," imbuhnya.
Komaruddin menilai belum ada urgensi untuk memindahkan ibu kota belakangan ini. Alasannya, ucap Komaruddin, Indonesia tidak akan mati jika tidak pindah ibu kota.
Andry Satrio Nugroho, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), meyakini Prabowo tidak akan terlalu fokus pada pengembangannya dibandingkan Jokowi.
"Barangkali Pak Prabowo tidak mau APBN terbebani oleh IKN. Kita tahu dari APBN 2025 hanya dialokasikan Rp15 triliun untuk itu (tahun depan)," kata Andry seraya mencontohkan penurunan tajam dari APBN tahun ini, dimana pemerintah mengalokasikan Rp44 triliun untuk pembangunan ibu kota baru.
“Dan ini tandanya Pak Prabowo tidak fokus ke situ (Nusantara)," ujarnya dikutip dari CNA.
Andry berpendapat bahwa Presiden terpilih Prabowo lebih suka fokus pada pembangunan kapasitas manusia daripada infrastruktur.
Ia akan melakukan ini dengan melaksanakan program makanan gratis bagi pelajar di seluruh negeri, yang merupakan landasan utama kampanyenya saat ia mencalonkan diri dan diyakini sebagai program khasnya.
Sekitar Rp 71 triliun rupiah telah dialokasikan dari anggaran negara untuk program tersebut tahun depan.
Prabowo juga telah menetapkan target untuk membangun tiga juta rumah untuk masyarakat miskin setiap tahunnya .
Kedua program tersebut bertujuan untuk memberantas faktor-faktor yang menghambat pengembangan sumber daya manusia di negara ini, yaitu stunting dan krisis perumahan.
Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai.