Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi XIII DPR RI menggelar rapat perdana dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, di kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (31/10/2024).
Dalam rapat kali ini dibahas mengenai permintaan tambahan anggaran dari Natalius Pigai untuk Kementerian HAM sebesar Rp20 triliun.
Rapat digelar di Ruang Pansus DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Tampak, Natalius Pigai mengenakan kemeja batik bercorak kuning cokelat saat menghadiri rapat perdananya di DPR RI.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi NasDem, Willy Aditya.
Rapat diawali dengan perkenalan para anggota Komisi XIII DPR RI dengan jajaran Kementerian HAM.
Natalius Pigai, melontarkan candaan saat menyapa para anggota Komisi XIII DPR RI.
Dia menyebut lebih mengenal Fraksi PKS karena selama ini bersama-sama berperan sebagai oposisi.
Natalius Pigai pun memperkenalkan dirinya yang berlatar belakang aktivis HAM.
Mantan Komisioner Komnas HAM itu melanjutkan untuk menyapa para anggota Komisi XIII DPR RI.
Di momen itu, Natalius Pigai menyebut dirinya bersama-sama PKS sebagai oposisi selama ini.
Penjelasan soal Minta Anggaran Rp 20 T
Natalius Pigai kemudian menyinggung soal ucapannya yang meminta anggaran sebesar Rp 20 Triliun.
Dia mengaku ucapannya itu memicu polemik dan dirinya mendapat serangan.
Namun, Natalius Pigai merasa senang karena diserang atas ucapannya itu.
Sebab, dia ingin melakukan terobosan-terobosan dalam memajukan HAM di Indonesia.
Menurut Natalius, pernyataannya tersebut biasa saja dalam sudut pandang aktivis HAM.
Sebab apa yang diutarakannta mewakili para aktivis maupun civil society HAM.
Natalius menambahkan dirinya berterima kasih kepada pimpinan Komisi XIII DPR, yang langsung merespons ucapannya soal anggaran Rp 20 Triliun.
Sebelumnya, Natalius Pigai meminta kenaikan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk Kementerian HAM.
Hal itu disampaikan Natalius Pigai dalam sambutan di hadapan Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta para jajaran menteri Kementerian Hukum, Gedung Pengayoman Kemenkum RI, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI mendapatkan anggaran pagu indikatif untuk tahun 2025 sebesar Rp 21,2 triliun.
Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan anggaran Kemenkumham tahun 2024 sebesar Rp18,6 Triliun.
Sementara itu Kemenkumham di era Presiden Prabowo Subianto dipecah sehingga anggaran pun terpecah.
Terdiri dari Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang membawahi Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Berdasarkan paparan yang disampaikan Sekretaris Jenderal Kemenkum Nico Afinta sebelumnya, Kemenham total hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp 64,855 miliar. Terbagi untuk pusat sebesar Rp 54,037 miliar dan wilayah sebanyak Rp 10,817 miliar
Angka itu terlihat kecil bila dibandingkan dengan anggaran yang diterima Kementerian Humum dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Kementerian Hukum total mendapatkan anggaran Rp 7,294 triliun, terbagi untuk pusat Rp 6,091 triliun dan wilayah Rp 1,203 triliun.
Sementara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapatkan anggaran paling besar, total Rp 13,397 triliun dengan terbagi untuk pusat Rp 3,816 triliun dan wilayah Rp 9,580 triliun.
Menurut Pigai, anggaran yang diterima Kemenham tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang ingin fokus di sektor HAM.
Natalius menekankan bahwa anggaran Rp 20 triliun akan diminta apabila negara memiliki anggaran yang cukup.
Menurutnya, anggaran Rp 20 triliun tersebut akan dialokasikan pada sejumlah hal yakni untuk membangun Universitas HAM yang bertaraf internasional kemudian Laboratorium HAM termasuk forensik, dan Rumah Sakit HAM.
Sejumlah sektor itu nanti, kata Pigai, akan dipimpin oleh putra-putra terbaik bangsa di bidang HAM.
Respons Komisi XIII DPR
Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDIP, Yasonna Laoly yang merupakan Menkumham periode 2014-2024 meminta Natalius Pigai, lebih realistis dalam mengusulkan kenaikan anggaran Rp 20 triliun.
Yasonna mengatakan, kondisi keuangan negara yang tengah menghadapi tantangan serius.
Sebab, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sekitar Rp 600 triliun.
Sementara di tahun mendatang, utang negara dengan jatuh tempo diperkirakan akan mencapai sekitar Rp 800 triliun.
Di sisi lain, kata Yasonna, kondisi ekonomi masih terpengaruh situasi global yang terjadi peperangan.
Yasonna meminta Kementerian HAM agar lebih rinci dalam membuat uraian program.
Yasonna meminta Natalius Pigai agar lebih realistis dalam mengusulkan anggaran. Sebab, untuk mencarikan anggaran tidak mudah.
"Maka saya kira, apa sebab teman-teman dan banyak masyarakat kaget dan lompatan angka itu sangat besar. Ideal mungkin saja ideal, tapi realitas juga harus kita lihat," ujar Yasonna.
Politisi PDIP meminta Kementerian HAM agar lebih rinci dalam membuat uraian program.
"Jangan nanti semangat pak menteri, realitasnya jauh dari harapan dalam pembahasan-pembahasan anggaran," ucap Yasonna.
Yasonna meminta Natalius Pigai agar lebih realistis dalam mengusulkan anggaran. Sebab, untuk mencarikan anggaran tidak mudah.
"Pertarungan anggaran di lintas kementerian dengan Kemenkeu, dan lain-lain bisa membuat Pak menteri bisa patah arang. Harus realistis," tegasnya.(*)