Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mewanti-wanti Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak memprioritaskan kandidat calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berasal dari unsur Aparat Penegak Hukum (APH).

Pasalnya, berdasarkan ketentuan dalam UU KPK disebutkan bahwa komposisi pimpinan tidak harus diisi oleh orang yang berlatar belakang sebagai APH.

Baca juga: DPR akan Minta Saran Pegiat Antikorupsi Sebelum Fit and Proper Test Capim KPK 

"Kami perlu mengingatkan kepada DPR untuk tidak memprioritaskan kandidat yang berasal dari penegak hukum," kata Peneliti ICW Diky Anandya dalam keterangannya, Jumat (15/11/2024).

"Sebab, kondisi itu juga akan membuat masalah loyalitas ganda di KPK semakin besar," imbuhnya.

Di sisi lain, ICW berharap DPR benar-benar menguji kompetensi dan rekam jejak setiap kandidat.

Hal itu agar dapat menghasilkan pimpinan yang berintegritas dan mampu menjadi jawaban untuk memulihkan muruah KPK.

Baca juga: DPR Terima Surpres Capim dan Calon Dewas KPK 2024-2029

Diberitakan, Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat persiapan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test capim) KPK dan calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024–2029. 

Rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan Komisi III DPR ini digelar tertutup di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/11/2024). 

Rapat dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Adies Kadir. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman turut mengikuti rapat konsultasi ini. 

Fit and proper test capim KPK dan calon Dewas KPK akan diselenggarakan oleh Komisi III sebagai mitra lembaga antirasuah itu.

“Baru saja kami melakukan rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI dengan pimpinan komisi III terkait untuk persiapan fit and proper test capim KPK dan calon Dewas KPK periode 2024–2029,” kata Puan usai rapat.

Berdasarkan aturan, DPR bertugas melakukan fit and proper test terhadap calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK yang dikirimkan pemerintah. 

Puan menyebut, rapat ini digelar sebagai tindak lanjut dari surat presiden (Surpres) nomor R60/PRES/11/2024 tanggal 4 November 2024.

“DPR telah menerima surpres tentang nama-nama calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK yang telah dibacakan dalam rapat paripurna tanggal 12 November kemarin,” ucapnya.

“Rapat hari ini menindaklanjuti Surpres tentang capim KPK dan calon Dewas KPK. Sesuai mekanisme, pimpinan DPR RI menugaskan komisi III untuk melakukan proses fit and proper test dari nama-nama yang sudah disaring oleh pansel KPK,” ujar Puan.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto memutuskan tidak akan melakukan pengkajian ulang dari nama-nama capim dan calon Dewan Pengawas KPK yang telah dikirim Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). 

Kini, 20 orang calon pimpinan dan calon Dewas KPK akan mengikuti tes terakhir di DPR.

Puan berharap proses fit and proper test capim KPK dan calon Dewas KPK nanti akan berjalan lancar.

“Dan kami berharap nantinya siapapun yang terpilih sebagai pimpinan KPK dan Dewas KPK harus bisa meningkatkan kinerja lembaganya,” tandasnya.

Baca juga: Respons KPK soal Prabowo Tak Kaji Ulang 10 Capim Era Jokowi: Mereka yang Terbaik

Berikut 10 nama capim KPK yang akan melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan:

1. Agus Joko Pramono
2. Ahmad Alamsyah Saragih
3. Djoko Poerwanto
4. Fitroh Rohcahyanto
5. Ibnu Basuki Widodo
6. Ida Budhiati
7. Johanis Tanak
8. Michael Rolandi Cesnanta Brata
9. Poengky Indarti
10. Setyo Budiyanto

Sementara itu, berikut 10 nama calon anggota Dewan Pengawas KPK:

1. Benny Jozua Mamoto
2. Chisca Mirawati
3. Elly Fariani
4. Gusrizal
5. Hamdi Hassyarbaini
6. Heru Kreshna Reza
7. Iskandar Mz
8. Mirwazi
9. Sumpeno
10. Wisnu Baroto