DPR Diminta Tak Pilih Capim dan Calon Dewan Pengawas KPK Titipan Prabowo, Jokowi ataupun Bahlil

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Senin (18/11/2024).

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman, berharap para wakil rakyat memilih capim dan cadewas KPK yang bersih, berintegritas, tak punya cacat etik, dan tidak punya cacat pidana.

Baca juga: Fraksi Golkar akan Telusuri Rekam Jejak Capim KPK soal Etika dan Hukum

Zaenur juga berharap DPR tak memilih capim dan cadewas KPK titipan Prabowo Subianto hingga Joko Widodo (Jokowi). 

Hal itu supaya membuat capim dan cadewas KPK tetap independen.

"Bukan orangnya Jokowi, bukan orangnya Prabowo, bukan orangnya Bahlil, bukan orangnya siapa pun," kata Zaenur kepada wartawan, Senin (18/11/2024).

"Bukan, bukan orangnya politisi. Semua harus adalah orang yang independen. Yang itu benar-benar ditunjukkan oleh track record mereka selama ini," sambungnya.

Zaenur menyebut bahwa DPR adalah lembaga politik yang bekerja berdasarkan berbagai pertimbangan dan juga kontestasi kepentingan-kepentingan politik. 

Akan tetapi, yang perlu diingatkan kepada DPR adalah bahwa pemilihan pimpinan KPK ini akan sangat menentukan agenda pemberantasan korupsi lima tahun ke depan. 

"Ya mungkin bagi kepentingan personal anggota-para anggota DPR, semakin lemah KPK bisa jadi semakin lebih memberikan rasa aman buat mereka. Tetapi tentu itu akan sangat merugikan bagi kepentingan republik," kata Zaenur.

Zaenur mewanti-wanti DPR tidak mengulangi kesalahan masa lalu, yaitu pada saat pemilihan pimpinan KPK periode 2019–2024.

Baca juga: Jalan Tengah Prabowo Sikapi 10 Nama Capim KPK, Tertutup Peluang Anulir Hasil Pansel Era Jokowi?

Di mana parlemen memilih pimpinan yang pada ujungnya bermasalah. Seperti Firli Bahuri yang pada akhirnya menjadi tersangka korupsi.

"Misalnya, orang yang terkasus, terkena kasus etik seperti Firli Bahuri ketika menjabat sebagai deputi penindakan KPK malah justru dijadikan sebagai ketua KPK," katanya.

"Nah secara prediktif, orang yang punya sejarah melakukan pelanggaran akan mengulangi pelanggaran dengan jauh lebih besar karena diberikan kekuasaan sebagai ketua KPK dengan power yang sangat besar," Zaenur melanjutkan.

Oleh karena itu, menjadi catatan bagi DPR yang akan melakukan fit and proper test supaya tidak memberi kesempatan kepada orang yang punya cacat etik apalagi hukum.

Seperti diketahui, proses seleksi capim dan cadewas KPK telah memasuki babak akhir. 

Hingga saat ini, tersisa masing-masing 10 nama capim dan 10 nama cadewas KPK yang telah diserahkan presiden ke DPR.

Pada hari ini 10 capim dan cadewas KPK akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan.

Proses fit and proper test bakal dilakukan selama empat hari hingga Kamis 21 November.

Adapun 10 nama capim dan cadewas KPK ini sama yang sebelumnya sudah disetorkan saat era Presiden Jokowi.

Berikut 10 nama capim KPK:

1. Agus Joko Pramono
2. Ahmad Alamsyah Saragih
3. Djoko Poerwanto
4. Fitroh Rohcahyanto
5. Ibnu Basuki Widodo
6. Ida Budhiati
7. Johanis Tanak
8. Michael Rolandi Cesnanta Brata
9. Poengky Indarti
10. Setyo Budiyanto

Berikut 10 nama calon anggota Dewan Pengawas KPK:

1. Benny Jozua Mamoto
2. Chisca Mirawati
3. Elly Fariani
4. Gusrizal
5. Hamdi Hassyarbaini
6. Heru Kreshna Reza
7. Iskandar Mz
8. Mirwazi
9. Sumpeno
10. Wisnu Baroto