TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Merespons tragedi kemanusiaan di Palestina, sejumlah kelompok masyarakat di Indonesia melakukan gerakan boikot produk-produk yang dianggap terafiliasi Israel untuk memberikan tekanan agar Israel menghentikan aksi militernya. 

Namun, alih-alih membuat Israel menghentikan serangannya, gerakan tersebut memberikan dampak langsung ke dalam negeri, yang membuat sejumlah merek yang dituduh terafiliasi mengalami kerugian.  

Contohnya FAST yang merupakan pemegang waralaba KFC Indonesia baru saja mengumumkan penutupan 47 gerai imbas gerakan boikot yang ditujukan ke perusahaan. 

Berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan melalui Keterbukaan Informasi BEI, hingga kuartal III-2024, kerugian KFC tercatat terus membengkak hingga capai Rp 557 miliar.

Akibatnya, kerugian yang dialami perusahaan karena aksi boikot juga mulai berdampak kepada ekosistem rantai pasokan termasuk petani kecil. 

Sejumlah petani sayur di Jawa Barat mengaku mulai merasakan efek domino dari gerakan tersebut.  

Ahmad, petani sayur di Kampung Ciherang, menyampaikan bahwa hasil panennya tak terserap pasar. 

"Sebelumnya, kami telah menjadi pemasok untuk restoran cepat saji. Namun, belakangan permintaan mereka menurun," kata Ahmad dalam keterangannya, Senin (18/11/2024).

“Sayur-sayur ini kami rawat dan panen, tapi sekarang tidak ada yang beli,” kata Ahmad.

Untuk mengatasi hal tersebut, kini Ahmad bersama petani lainnya mencoba mengolah kelebihan hasil panen mereka menjadi produk seperti keripik untuk mengurangi kerugian. 

Berbicara mengenai polemik tersebut, Ludiro Madu, dosen Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta, menilai bahwa ada missing link dalam asumsi yang mengatakan bahwa penurunan penjualan produk akan memengaruhi penghentian aksi militer Israel ke Palestina. 

"Gerakan ini tidak serta-merta mampu menekan Israel untuk berhenti menyerang Gaza,” ujarnya.  

Ludiro menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia juga tidak pernah secara resmi memboikot produk tertentu. 

"Ini artinya Indonesia lebih memilih jalur diplomasi melalui Kementerian Luar Negeri untuk secara tegas tidak mengamini aksi militer Israel,” kata Ludiro.