Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang ingin menghapus sistem zonasi sekolah.
Tak sependapat dengan pernyataan tersebut, Hetifah menilai kebijakan itu justru mengurangi ketimpangan kualitas sekolah hingga mencegah diskriminasi.
"Namun, sistem ini memang menghadapi tantangan implementasi, seperti ketidaksiapan fasilitas pendidikan di berbagai wilayah dan ketimpangan kualitas antar sekolah," kata Hetifah kepada wartawan, Jumat (22/11/2024).
Politisi Partai Golkar itu memandang perlu ada langkah-langkah yang harus ditempuh sebelum mengambil keputusan menghapus PPDB zonasi.
"Mendengar pendapat publik dan stakeholder, dengan mengundang para pemangku kepentingan, termasuk Mendikdasmen, dinas-dinas pendidikan, guru, orang tua siswa, dan pemerhati pendidikan, untuk membahas efektivitas zonasi serta keluhan masyarakat," kata dia.
Selain itu, dia menilai perlu ada kajian juga soal dampak zonasi.
"Seperti melakukan evaluasi mendalam terkait dampak positif dan negatif dari sistem zonasi sejak diberlakukan," ucapnya.
Hetifah juga menyebut perlu ada alternatif lain jika memang hendak menghapus PPDB zonasi.
"Jika sistem zonasi dianggap tidak efektif, maka diperlukan alternatif yang lebih adil, seperti seleksi berbasis nilai (PPDB jalur prestasi diperkuat) atau dengan tambahan kuota afirmasi bagi siswa dari keluarga tidak mampu (memperbesar porsi PPDB jalur afirmasi)," ujar dia.
Hetifah mendorong adanya peningkatan kualitas terlebih dulu. Dia menilai, sebab tidak berjalan lancarnya PPDB zonasi karena kualitas pendidikan yang tidak merata.
"Terkait ini, Komisi X mendesak pemerintah mempercepat pemerataan sarana dan prasarana pendidikan," jelasnya.
Baca juga: Gibran Minta Sistem Zonasi Dikaji: Akan Diteruskan atau Kembali ke Sistem Lama
Dia juga mendorong adanya pelibatan sekolah swasta. Peran sekolah swasta dapat menjadi alternatif bagi Siswa di luar zonasi dengan membuka akses pendidikan bagi semua kalangan.
"Pemerintah perlu menjalin kemitraan dengan sekolah swasta untuk merancang kebijakan insentif, seperti subsidi biaya pendidikan atau bantuan operasional, agar sekolah swasta lebih terjangkau bagi masyarakat," tutur dia.
Hetifah pun berharap zonasi tidak seharusnya dihapus tanpa solusi yang baik. Justru, langkah mendesak adalah memastikan kebijakan pendidikan tetap menjunjung prinsip keadilan, aksesibilitas, dan peningkatan mutu pendidikan.
"Zonasi tidak semestinya langsung dihapus tanpa solusi yang lebih baik," tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyatakan, telah meminta kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu'ti untuk menghapus sistem zonasi sekolah.
Pernyataan itu disampaikan Gibran lantaran menurut dia, faktor besar atau kunci terjadinya Indonesia Emas di 2045 itu ada pada sektor pendidikan.
"Mungkin bapak ibu melihat pidato saya di YouTube di depan para kepala dinas pendidikan jadi kalau kuta bicara masalah generasi emas, Indonesia Emas 2045 ini kuncinya ada di pendidikan, di anak-anak muda," kata Gibran saat memberikan sambutan di acara Tanwir 1 Pemuda Muhammadiyah di Aryaduta Hotel, Jakarta, Kamis (21/11/2024).
Baca juga: Mendikdasmen Segera Putuskan Nasib Sistem Zonasi PPDB, Bagaimana dengan Ujian Nasional?
Atas hal tersebut, dirinya sudah meminta kepada Mendikdasmen RI untuk bisa memperhatikan sistem pendidikan di Indonesia.
Salah satunya kata dia yakni dengan menghapus mekanisme zonasi yang belakangan ini diterapkan.
"Makanya kemarin pasa waktu rakor dengan para kepala dinas itu saya sampaikan secara tegas ke pak mendik ‘pak ini zonasi harus dihilangkan’," kata dia.
Tak hanya itu, anak muda saat ini menurut Gibranpenting untuk diberi pembekalan yang sifatnya digital.
Pasalnya, Indonesia ke depan harus bisa bersaing dengan negara lain kemajuan teknologi.
"Pak penting sekali untuk mengajarkan anak-anak kita dari muda pentingnya coding, programming, digital marketing karena sekarang kita tidak boleh ketinggalan dari negara lain dan ini yang nanti bisa mengikuti itu anak-anak muda. jadi jangan sampai ketinggalan," tandas Wapres.