Menurutnya, dukungan dan ajakan tersebut disampaikan Prabowo dengan kapasitasnya sebagai pimpinan partai. 

“Itu surat cukup jelas dan tegas dalam kedudukan beliau sebagai ketua umum dan ketua dewan pembina Partai Gerindra begitu,” kata Muzani.

Ia lantas menampik bahwa surat tersebut baru diterbitkan pada masa tenang Pilkada serentak 2024 yakni 24-26 November 2024.

Muzani menyebut bahwa surat ini telah dikeluarkan beberapa hari sebelum masa tenang.

Tuai kritik

Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, mengkritisi dukungan Presiden Prabowo Subianto untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono.

Dukungan tersebut disampaikan melalui sebuah surat yang saat ini ramai beredar di media sosial.

Bivitri menganggap, dukungan Prabowo menunjukan sikap tak malu-malu sebagai seorang presiden.

“Dan kemudian setelah itu sampai ada yang sudah merender ya suratnya. Surat, bayangkan sudah enggak malu-malu bahkan untuk keluarkan surat resmi pake kop, walaupun kopnya bukan gambar garuda, tetapi nama," kata Bivitri dalam diskusi bertajuk "Dapatkah Gibran Dimakzulkan dan Jokowi Diadili?" di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).

Bivitri menilai, sikap tersebut mengindikasikan adanya pertarungan kekuasaan yang besar dalam Pilkada 2024.

“Tetapi kan artinya ada yang memang sedang betul-betul dipertarungkan paling tidak sampai besok. Atau sampai semua kepala daerah selesai urusannya bahkan di Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Bivitri menyampaikan bahwa langkah-langkah kekuasaan dalam mendukung pasangan calon tertentu dilakukan dengan perhitungan matang untuk menjaga stabilitas politik nasional.

Bivitri pun mengatakan, seluruh aspek-aspek yang dikerjakan kekuasaan untuk memenangkan paslon tertentu upaya menjaga kestabilan politik nasional.

“Tetapi juga dengan memperhitungkan aspek-aspek lainnya untuk menjaga supaya ada kesabilan politik. Paling tidak di mata pemerintah yang sekarang, kestabilan politik ini keliatan sekali mau dijaga dengan rapi," imbuhnya.