TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah sedang mempertimbangkan pemberian bantuan sosial (bansos) baru untuk kelas menengah sebagai kompensasi atas pemberlakuan kenaikan PPN menjadi 12 persen mulai Januari 2025.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pemerintah sedang mematangkan pendataan masyarakat yang berhak mendapatkan bansos.

"Kita sedang mematangkan data-datanya nanti kalau sudah selesai pasti akan disampaikan kepada publik lah siapa saja yang berhak mendapatkan dukungan dari pemerintah dan siapa yang tidak," kata dia di Taman Ismail Marzuki
(TIM), Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Meski begitu, Gus Ipul tidak ingin berspekulasi lebih jauh mengenai bantuan terhadap
kelas menengah tersebut.

Menurutnya, saat ini yang terpenting adalah pendataan masyarakat yang bakal mendapatkan bantuan.

"Kita tidak bisa hanya sekedar hanya berdasarkan bayangan kita angan-angan, kita
tapi benar-benar berdasarkan data-datanya. ini sekarang sedang digodok oleh BPS
sabar dulu ya," katanya.

Setelah pendataan, Pemerintah akan menentukan jenis bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat. Saat ini setiap kementerian dan lembaga telah memiliki program afirmasi. Sehingga harus dipadukan data dan programnya.

"Saya belum berani berandai-andai ya. Tapi yang jelas kita pastikan datanya dulu. Setelah itu baru kita susun intervensinya Tidak hanya Kementerian Sosial tapi juga bersama Kementerian dan lembaga yang lain," kata Gus Ipul.

Dia mengatakan penentuan mengenai kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial, adalah BPS.

Baca juga: Jateng Kandang Bansos dan Parcok, Rocky Gerung : Wujud Kejengkelan PDIP pada Jokowi

"Nanti ada kriterianya dan yang membuat kriteria, adalah BPS. nanti ada ukuran-ukurannya siapa yang masuk kelas menengah turun dan mana yang dari bawah naik kelas."

"Kan ada yang turun kelas, ada yang naik kelas jadi dinamis sekali data itu tapi setidak-tidaknya dalam satu tahun itu kan sudah bisa kita programkan sebelumnya," ujarnya.

Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, kategori kelas menengah dan rentan miskin perlu diwaspadai sehingga perlu diberikan bantalan agar tidak terdampak kenaikan PPN.

"Sampai hari ini kategori kelas menengah dan rentan miskin itu harus diwaspadai. Nah, soal jenis dan polanya misalnya, keringanan-keringanan yang harus diberikan. On-going process," kata Muhaimin.

Selain kelas menengah para penyandang disabilitas juga bakal masuk dalam Data Tunggal penerima bansos.

Saat ini, Pemerintah sedang melakukan sinkronisasi data tiap kementerian dan lembaga menjadi data tunggal.

"Presiden memerintahkan Badan Pusat Statistik untuk memvalidasi seluruh data-data
kementerian, lembaga, dan juga tentunya pemerintah daerah yang nantinya akan menjadi data tunggal, termasuk data penyandang disabilitas," ujar Gus Ipul.

Pengelolaan data tunggal yang valid ini, kata Gus Ipul, demi memastikan para penyandang disabilitas terjangkau program-program bantuan sosial.

Menurut Gus Ipul, Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian khusus untuk memberikan kesetaraan kepada para penyandang disabilitas.

"Presiden sangat punya perhatian terhadap saudara-saudara kita penyandang disabilitas bahkan tertuang di dalam Asta Cita, tertuang juga di dalam program strategis nasional yang dibuat oleh Bapak Presiden Pak Prabowo," ucap Gus Ipul.

Selama ini, Gus Ipul mengungkapkan Kementerian Sosial telah memberikan sejumlah
program bantuan kepada para penyandang disabilitas.

Dia mengatakan program bantuan kepada para penyandang disabilitas akan terus berjalan sambil sinkronisasi data yang dilakukan Pemerintah.

"Kita mulai dengan pendataan. Pendataan sedang berlangsung, tetapi existing program-program layanan terhadap saudara-saudara kita penyandang disabilitas," sebutnya.

"Terus jalan sambil memperbaiki data supaya lebih akurat Programnya macam-macam,
mulai lewat program keluarga harapan lewat bantuan sosial, PBI, atensi, dan juga
permakanan," tambahnya.

Kemensos, kata Gus Ipul, juga akan berkolaborasi dalam menghadirkan program
bantuan yang efektif untuk penyandang disabilitas. (Tribun Network/fah/wly)