Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus memperkuat kerja sama strategis dalam upaya pencegahan radikalisme di Indonesia.

Melalui program pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan, kedua lembaga ini berupaya menciptakan daya tangkal di masyarakat, khususnya di kalangan kelompok rentan.

Kepala BNPT, Komjen Pol Eddy Hartono menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan wujud nyata dari kehadiran negara dalam memberikan solusi atas berbagai tantangan sosial.

“Kami bersyukur atas kolaborasi ini. Melalui kerja sama dengan PNM, kami dapat fokus pada program pencegahan dan deradikalisasi yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi. Program ini bertujuan untuk memastikan mitra-mitra deradikalisasi bisa kembali terintegrasi dengan masyarakat secara sosial dan ekonomi,” ujar Eddy, Selasa (10/12/2024).

Eddy juga menekankan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah kunci dalam menciptakan stabilitas sosial. 

“Melalui kewirausahaan, kesejahteraan keluarga dapat meningkat, yang pada akhirnya memperkuat ketahanan masyarakat terhadap pengaruh paham radikal,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menyoroti pentingnya data dari BNPT untuk memastikan program pemberdayaan berjalan tepat sasaran.

“Saat ini, PNM sudah hadir di 6.165 kecamatan di 452 kabupaten/kota di 36 provinsi. Namun, untuk meningkatkan efektivitas program, kami memerlukan informasi dari BNPT terkait situasi masyarakat di lapangan,” kata Arief.

Sejak kerja sama ini dimulai pada 2021, PNM telah memberikan pembiayaan kepada lebih dari 21,7 juta ibu rumah tangga yang menjadi mitra mereka.

Arief juga menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan radikalisme. 

“Dengan memperkuat ekonomi masyarakat, kita secara tidak langsung menciptakan daya tahan terhadap paham-paham negatif,” ujarnya.

Dia juga menyebutkan bahwa kolaborasi ini telah memasuki fase baru yang lebih berorientasi pada aksi lapangan. 

“Jika sebelumnya fokus kita pada pertukaran data dan informasi, kini kami bergerak ke aksi nyata, seperti program ‘Desa Siap Siaga’ yang melibatkan masyarakat langsung,” ungkapnya.