Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong pemenuhan HAM di Indonesia.
Termasuk bagi masyarakat yang termarjinalkan di mana selama ini mereka kerap terabaikan.
Hal itu disampaikannya dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional.
“Peringatan Hari HAM Internasional harus menjadi pengingat bagi kita semua bahwa semua individu di Negara ini memiliki hak asasi yang sama. Menjadi tugas semua pemangku kebijakan untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia memperoleh hak-hak dasarnya sebagai manusia,” kata Puan, dalam keterangannya, Selasa (10/12/2024).
Hari Hak Asasi Sedunia atau Hari HAM Sedunia diperingati setiap tanggal 10 Desember.
Tahun ini merupakan peringatan Hari HAM Sedunia yang ke-76 tahun, sejak ditetapkannya Deklarasi Universal HAM (DUHAM) oleh Majelis Umum PBB pada 1948.
Puan pun menegaskan bahwa HAM adalah fondasi penting bagi pembangunan bangsa yang inklusif dan berkeadilan.
“Peringatan Hari HAM Sedunia harus menjadi momentum bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat komitmen dalam melindungi dan memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara, tanpa terkecuali,” ucapnya.
“HAM tidak hanya soal kebebasan sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang memadai, akses terhadap pekerjaan yang layak, dan hak keadilan dalam hukum. Semua ini harus bisa didapatkan setiap warga negara Indonesia,” imbuhnya.
Baca juga: 5 Rekomendasi Komnas HAM ke Kapolda Jateng soal Kasus Penembakan Siswa SMK oleh Aipda RZ
Puan juga menyambut baik hadirnya Kementerian Hak Asasi Manusia dalam pemerintahaan Presiden Prabowo Subianto.
Dia menilai, Kementerian HAM menjadi salah satu upaya yang dapat membawa kemajuan dalam penegakkan HAM di Indonesia.
“Kita berharap hadirnya Kementerian HAM dapat meningkatkan perbaikan mekanisme pengaduan HAM, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat marginal. Kami di DPR pun memfasilitasi dengan pembentukan Komisi baru terkait bidang HAM ini,” ucapnya.
Puan menyebut masih banyak tantangan yang dihadapi Indonesia terhadap pemenuhan HAM bagi masyarakat.
Terutama dalam memastikan bahwa kelompok-kelompok termarjinalkan tidak tertinggal.