Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang (Dirtipid PPA-PPO) Bareskrim Polri Brigjen Desy Andriani mengatakan dirinya mendapat arahan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar menjalankan fungsi advokasi dan asistensi penanganan kasus di wilayah.
Hal itu disampaikan dalam peresmian Direktorat PPA PPO di Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2024).
"Ke depan kita bisa lihat nanti kolaborasi yang berada di tingkat Mabes Polri, di Bareskrim Polri, Direktorat PPA PPO ini juga memberikan suatu advokasi dan asistensi ke wilayah," kata Desy.
Brigjen Desy juga mendapat arahan dari Kapolri segera membuat satu data terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Tujuan satu data Polri selaras dengan Kementerian atau Lembaga yang turut menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Bapak Kapolri perlunya data yang terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi sebab perbedaan data yang kita gunakan akan mempengaruhi terhadap strategi yang akan kita lakukan," paparnya.
Kemudian terkait pembentukan unit PPA-PPO sampai ke tingkat Polda dan Polres.
Baca juga: Cerita Perjuangan Kapolri Bentuk Dittipid PPA-PPO, Kini Ingin Dikembangkan ke Tingkat Polda & Polres
Prosesnya saat ini sudah dalam tahapan di Kementerian PAN-RB.
“Tadi juga bisa kita dengarkan bersama bahwa urgensi pembentukan sampai tingkat Polda dan jajaran juga menjadi suatu hal yang segera direalisasikan," ungkap Brigjen Desy.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginginkan agar Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) dikembangkan ke tingkat Polda dan Polres.
Menurutnya wacana tersebut demo mewujudkan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Baca juga: Bocah Pembunuh Ayah dan Nenek Jadi Pelaku Tunggal Pembunuhan, Kini Ditangani Unit PPA Polres Jaksel
Kapolri bercerita tentang perjuangannya membentuk Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri.
Kisah tersebut disampaikan kepada Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi.
"Sampai detik ini kita masih ingat bagaimana perjuangan melahirkan Direktorat PPA dan PPO ternyata bukan pekerjaan mudah. Bu Menteri, ini adalah hasil kerja sama dengan Ibu Bintang pada saat itu, jadi setiap ketemu itu pertanyaannya selalu kapan Direktorat PPA dan PPO, apalagi kalau ketemu Bu Yenti pokoknya kalau saya belum jawab sudah pasti pertanyaan itu akan ditanyakan," kata Kapolri dalam acara Gender Mainstreaming Insight dan Launching Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri di The Tribrata, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2024).
Sejumlah hambatan pembentukan Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO dimulai dari KemenPAN-RB yang membatasi direktorat hanya enam.
Kapolri selanjutnya melakukan langkah-langkah agar usulan pembentukan Direktorat PPA dan PPO itu bisa terwujud saat rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto.
"Di satu kesempatan pada saat Ratas dengan Bapak Presiden membicarakan TPPO di situlah kesempatan kita bicara dan alhamdulillah akhirnya beliau menyetujui Direktorat PPA dan PPO sehingga lahirlah Direktorat PPA dan PPO," ucap Jenderal Sigit.
Perjuangan Direktorat PPA dan PPO saat ini menurutnya, mengembangkan ke tingkat Polda dan Polres.
Sehingga, harapannya penanganan kasus yang dihadapi kelompok rentan bisa betul-betul memberikan rasa keadilan.
"Perjuangan terhadap Direktorat PPA dan PPO belum berhasil dan sepertinya kali ini alam mendukung Menteri PAN-RB (Rini Widyantini) sekarang perempuan. Yang awalnya sekjen, awalnya sekjen sekarang jadi Menteri PAN-RB, kenapa? karena saya tidak ingin perjuangan dari Direktorat PPA dan PPO hanya sampai di Mabes tapi bagaimana kemudian ini dikembangkan sampai di tingkat Polda dan sampai di tingkat Polres," ucap Kapolri.
Jenderal Sigit memastikan komitmen tersebut akan tewujud di tingkat Polres sebelum mencapai ke tingkat kecamatan atau tingkat desa.