Baca tanpa iklan
Selain itu, terdapat pula sejumlah kalimat negatif yang menyinggung legalitas kepemimpinan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP.
Terkait hal tersebut, Ketua DPC PDIP Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubroto membenarkan keberadaan spanduk tersebut.
Dadang menduga hal itu dilakukan untuk mengadu domba internal partai berlambang banteng tersebut.
“Sepertinya dipasang malam-malam, lalu menghilang. Pemasangan secara ilegal bukan resmi. Itu usaha yang dilakukan orang pengecut yang berniat mengganggu kongres partai 2025 dan mengadu domba internal sepertinya,” ungkap Dadang, Kamis (19/12/2024), dikutip dari Kompas.com.
Kini, spanduk tersebut telah dicopot oleh DPC PDIP Bogor.
Dadang menegaskan, seluruh pengurus dan kader PDIP Kota Bogor tetap solid dan tidak terpengaruh oleh provokasi yang bertujuan memecah belah partai.
“Seluruh pengurus partai dan kader PDI-Perjuangan Kota Bogor menolak provokasi yang berniat mengadu domba dan merusak PDI-Perjuangan. PDI-Perjuangan Kota Bogor tetap solid dan fatsun kepada Ketua Umum PDI-Perjuangan, Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri. Merdeka!” tegas dia.
Ketua DPP PDIP Bidang reformasi Hukum, Ronny Talapessy juga menginstruksikan kepada seluruh kader agar siaga menjelang Kongres V Tahun 2025.
Hal ini menanggapi beredarnya spanduk yang mempertanyakan legalitas Megawati sebagai Ketum PDIP yang masa kepemimpinannya diperpanjang pada Juni 2024 lalu.
"Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut telah menciptakan kondisi siaga-1 di internal PDI Perjuangan untuk memberikan reaksi terhadap adanya upaya 'mengawut-awut' PDI Perjuangan menjelang Kongres PDI Perjuangan sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri," tegasnya.
Ronny mengingatkan kepada para kader bahwa struktur kepengurusan PDIP yang baru telah disahkan lewat Surat Keputusan SK yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM tertanggal 1 Juli 2024.
"Absahnya kepengurusan PDIP ini tidak terbantahkan dan menjadi dasar kuat bagi PDI Perjuangan dalam menjalankan tugas politiknya," pungkasnya.
Trah Jokowi Dipecat dari PDIP
Sebelumnya, Megawati menandatangani langsung surat pemecatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan calon gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, sebagai anggota PDIP.