Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Karier politik Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, menjadi perhatian publik seusai resmi dipecat dari keanggotaan PDI Perjuangan (PDIP).
Wakil Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Ali Ramadhan, menyebut hasil jajak pendapat lembaganya menunjukkan sebagian besar responden memilih Gerindra sebagai partai yang ideal bagi Jokowi.
"Sebagian besar (37,84 persen) responden memilih Gerindra," kata Ali di Jakarta, Jumat (20/12/2024).
Survei ini melibatkan 700 responden dengan latar belakang pendidikan tinggi (S1, S2, S3), yang terdiri dari akademisi, peneliti, NGO, dan aktivis.
Survei digelar pada 12-19 Desember 2024 melalui google form, email, whatsapp hingga tatap muka secara daring.
Metode pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sebesar ±3,69 persen.
Selain Gerindra, survei menunjukkan bahwa sebagian responden mengkhawatirkan fragmentasi politik jika Jokowi tidak bergabung dengan Gerindra.
Hal ini dinilai dapat membuka potensi konflik politik dengan Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: PDIP Pecat Jokowi usai Lengser, Ganjar: Penghormatan dan Konsistensi Megawati Dukung Sampai Selesai
Namun, Ali juga menyoroti adanya perbedaan pandangan di antara responden terkait langkah Jokowi masuk ke partai politik.
Menurutnya, sebanyak 37,15 persen responden menyatakan sangat setuju jika Jokowi bergabung ke parpol, sementara 21,13 persen lainnya tidak setuju.
Sementara, responden yang tidak setuju Jokowi bergabung ke parpol menilai bahwa hal itu berpotensi membuka konflik kepentingan besar, mencapai 35,27 persen.
"Sebagian lainnya merasa karier politik Jokowi sudah cukup," terang Ali.
Ali menjelaskan, mayoritas responden yang mendukung Jokowi masuk parpol beralasan bahwa hal tersebut penting untuk memperkokoh konsolidasi politik pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sebanyak 37,42 persen responden menyebut langkah ini strategis untuk memperkuat arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Baca juga: PDIP Digoyang, Jokowi Diisukan Gantikan Hasto Jadi Sekjen, Spanduk Megawati Ketum Ilegal Beredar
Terpisah, Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai bahwa sudah sepatutnya Jokowi membentuk partai sendiri.
Pasalnya, pemecatan beberapa kader termasuk Jokowi dan keluarganya, dianggap sebagai upaya PDIP untuk melepaskan beban politik terkait figur Jokowi yang masih erat dikaitkan dengan partai.
“(Jokowi harusnya) bikin partai sendiri. PDIP tak mau menanggung beban dosa politik Jokowi dan keluarga besarnya. Meski harus diakui, PDIP dalam banyak hal rugi dengan kehilangan Jokowi, Gibran, dan Bobby. Tetapi bagi PDIP, ke depan adalah momen konsolidasi tanpa Jokowi dan keluarga besarnya,” kata Adi pada Kamis (19/12/2024).
Adi menegaskan, Jokowi seharusnya tidak perlu bergabung dengan partai yang sudah mapan.
Menurutnya, jika Jokowi ingin membuktikan kekuatan politiknya, sebaiknya membentuk partai sendiri.
“Ini untuk membuktikan bahwa jokowi hebat tanpa PDIP," ujar Adi.
Menurutnya, apabila Jokowi bergabung dengan partai besar seperti Golkar atau Gerindra, justru hanya menunjukkan sikap pragmatis.
Jokowi, kata Adi, sebaiknya mendirikan partai baru. untuk membuktikan bahwa dia bisa hebat tanpa PDIP.
"Selama ini ada keyakinan, mirip sebuah klaim, bahwa Jokowi hebat bahkan bisa melebihi PDIP. Tinggal diuji dengan bikin partai baru. Apakah partai baru jokowi lebih hebat dari PDIP atau tidak?” tegasnya.
Baca juga: Tanggapi Isu Jokowi Akan Acak-Acak Kongres PDIP, Deddy Sitorus: Kami Tidak Membantah Kabar Itu
Pemecatan Jokowi dan keluarganya diumumkan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, melalui sebuah video pada Senin (16/12/2024).
Dalam video tersebut, Komarudin menyampaikan bahwa keputusan ini diambil atas arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobby Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan," kata Komarudin.
Dia menegaskan, pemecatan ini merupakan sanksi organisasi yang dijalankan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.
Atas pemecatan ini, Jokowi, Gibran, dan Bobby dilarang melakukan kegiatan apa pun atas nama PDIP.
"Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya," ucap Komarudin.
Surat pemecatan itu ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada 4 Desember 2024.