Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Seniman Yos Suprapto mengundurkan diri dari pameran yang digelar di Galeri Nasional Indonesia, Gambir, Jakarta Pusat.
Keputusan ini dipilih Yos Suprapto karena ia tak menemukan kesepakatan dengan kurator dan pihak museum.
Kini, sebanyak tujuh lukisan-lukisannya yang sudah terlanjur terpasang di Galeri Nasional, telah diturunkan.
Penurunan ini dilakukan sendiri oleh Yos Suprapto pada Senin (23/12/2024) petang.
Sejatinya, penurunan lukisan ini dijadwalkan pukul 11.00 WIB.
Namun, Yos menunggu kedatangan Penanggung Jawab Unit Galeri Nasional Indonesia, Jarot Mahendra.
Adapun sisa lukisan yang masih terpasang, 30-an lukisan, akan diturunkan Selasa (24/12/2024).
"Ini semuanya akan turun, tapi karena mobil boksnya kecil, kita hanya bisa mengambil apa yang bisa kita ambil."
"Besok akan kita turunkan dengan packing seperti ketika datang ke sini, supaya tidak mengalami kerusakan," kata Yos Suprapto di Galeri Nasional Indonesia, Senin, dilansir Kompas.com.
Selanjutnya, lukisan-lukisan ini akan dibawa ke Yogyakarta, kota domisili Yos Suprapto.
Ditemui secara terpisah, Jarot Mahendra mengungkapkan Yos Suprapto sendirilah yang menyatakan mundur dari acara pameran tersebut.
Baca juga: Deddy Sitorus Yakini Prabowo Tak Lakukan Pembredelan Pameran Lukisan Yos Suprapto tapi . . .
Yos Suprapto, kata Jarot, juga menyatakan dirinya tak mendapatkan tekanan untuk membatalkan pameran tersebut.
"Secara resmi, Pak Yos mengundurkan diri dari pameran ini dan beliau menyatakan tanpa ada tekanan dari manapun," kata Jarot setelah penurunan lukisan, Senin.
Duduk Perkara
Diketahui, duduk perkara masalah ini adalah karena adanya muatan kritik sosial dalam karya seni yang akan dipamerkan Yos Suprapto.
Karya seni Yos Suprapto dianggap melenceng dari tema ‘Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan’ oleh kuratornya, Suwarno Wisetrotomo.
Lima lukisan Yos yakni berjudul Konoha I, Konoha II, Niscaya, Makan Malam, dan 2019 dianggap bernuansa vulgar hingga berisi makian.
Kelima lukisan tersebut diduga berkaitan dengan sosok mantan Presiden Joko Widodo.
Oleh karena itu, Suwarno selaku kurator meminta Yos Suprapto untuk menurunkan lima dari 30 lukisan yang akan dipamerkan.
Namun, Yos Suprapto menolak permintaan itu.
Penolakan tersebut berujung pada keputusan pembatalan pameran oleh pihak Galeri Nasional.
Bahkan, pameran yang telah disiapkan selama satu tahun itu terpaksa dibatalkan setelah pihak pengelola galeri memutuskan listrik dan mengunci akses menuju ruang utama pameran.
Peristiwa ini pun sempat ramai di media sosial dan berujung penurunan karya seni oleh Yos Suprapto sebagai pemiliknya.
Sejumlah tokoh publik pun ikut menanggapi permasalahan ini.
Salah satunya Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid, putri dari almarhum Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
Menurutnya, negara tidak seharusnya campur tangan dalam menilai sebuah karya seni.
Sebab, setiap ekspresi seni punya tempatnya sendiri di masyarakat.
"Apapun pendapat kita tentang sebuah karya seni itu adalah ekspresi yang selalu mengalir di masyarakat."
"Ada yang suka, ada yang tidak suka, nggak apa. Biarkan masyarakat yang menilai sendiri."
"Nggak perlu kemudian negara turun tangan melakukan pembredelan," kata Yenny saat hadir dalam acara Haul ke-15 Gus Dur di Pondok Pesantren Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu malam (21/12/2024).
Yenny berpandangan rakyat sudah cukup cerdas untuk memberikan koreksi terhadap karya seni yang dianggap tidak pantas atau vulgar.
Sehingga, negara dinilai tidak perlu menjadi penentu atau pengatur segala hal termasuk selera seni rakyat.
"Masyarakat sudah mengerti kok kalau dinilai karyanya vulgar, yang lain yang akan melakukan koreksi."
"Masyarakat lain yang akan melakukan koreksi, tidak perlu negara menjadi penentu segalanya," tegas Yenny.
Dia pun berharap pembredelan karya seni seperti yang terjadi pada pameran Yos Suprapto tidak terulang di masa mendatang.
Negara, lanjut Yenny, sudah semestinya menghargai semua ekspresi yang diutarakan masyarakat, selama itu tidak melanggar hukum.
"Saya berharap pembredelan yang baru saja terjadi tidak akan terjadi lagi ke depannya."
"Kita hargai semua ekspresi yang ada di masyarakat, selagi itu tidak melanggar hukum, maka itu harusnya diberi ruang di masyarakat kita," tegas Yenny.
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Danang Triatmojo, Kompas.com)