Baca tanpa iklan
"Ini semua sangat kental politisasinya," tutur Ronny.
Reaksi Habiburokhman soal Kasus Hasto Diduga Politisasi
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR sekaligus Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Habiburokhman, meminta semua pihak menyudahi perdebatan soal penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK bermuatan politik atau tidak.
Menurutnya, perdebatan masalah itu sampai hari kiamat tidak akan selesai.
"Kalau soal ini politik atau gak politik, itu sampai nanti kiamat kita gak akan selesai berdebat. Pasti akan sangat subjektif."
"Orang yang keinjek akan teriak, orang yang gak keinjek ya akan diam saja, Itulah dunia kita saat ini," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/12/2024).
Habiburokhman menjelaskan seharusnya Hasto dan PDIP justru membuktikan, dirinya memang tidak salah dalam kasus tersebut.
Baca juga: Hasto Ancam Bongkar Video Skandal Korupsi Pejabat Negara, NasDem: Biar Hukum yang Memproses
"Tapi kalau aturan itu kan, yang dituduhkan maupun yang dibantahkan itu harus sama-sama ada buktinya itu saja," ungkapnya.
Di sisi lain, Habiburokhman menyatakan Komisi III DPR mendukung penegakan hukum yang sedang dilakukan KPK kepada Hasto.
Sebaliknya, Habiburokhman pun mempersilakan kepada Hasto Kristiyanto untuk melakukan pembelaan diri atas proses hukum dirinya di KPK.
"Silakan saja KPK memproses Kita hormati hak KPK untuk melaksanakan tugasnya. Tapi, kita hormati juga haknya Pak Hasto untuk melakukan pembelaan diri, dan berikan seluas-luasnya kepada beliau.
Tapi kalau aturan itu kan, yang dituduhkan maupun yang dibantahkan itu harus sama-sama ada buktinya itu saja.," tukasnya.
Baca juga: Hasto Klaim Punya Video Skandal Pejabat, Ketua Joman Immanuel Ebenezer: Sejuta Persen Enggak Ada Tuh
Respons Hasto usai Jadi Tersangka KPK
Mengenai penetapan tersangka dirinya, Hasto Kristiyanto menyatakan PDIP harus siap menghadapi kekuasaan besar yang mencoba menindas ketika aparat penegak hukum digunakan untuk intimidasi dan sumber daya negara dipakai untuk kepentingan politik praktis.
Menurutnya, dalam situasi seperti itu, pilihan untuk menghadapi tembok kekuasaan yang besar menjadi kewajiban bagi kader PDIP.
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).