Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy, mengungkapkan alasan di balik pernyataan partainya yang selalu menyebut penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bermuatan politik.
Hal itu dikarenakan PDIP menilai KPK tak fokus dalam mengusut kasus Harun Masiku.
PDIP merasa KPK seharusnya fokus mencari Harun Masiku yang hingga kini masih menjadi buron.
Bukan malah memanggil Hasto hingga menetapkan Sekjen PDIP itu menjadi tersangka.
"Kenapa kami selalu sampaikan ini politis? Kami melihat fokus KPK seharusnya mencari buron Harun Masiku."
"Tetapi, fokus itu berubah dengan memanggil serta memeriksa Mas Hasto tanpa kejelasan mau apa, dan terkesan seperti teror," kata Ronny, Minggu (29/12/2024), dilansir Kompas.com.
Lebih lanjut, Ronny pun mengungkit soal bocornya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebelum KPK resmi mengumumkan Hasto sebagai tersangka.
Ronny menilai, bocornya SPDP Hasto ini sengaja dilakukan demi membuat penetapan tersangka pada Hasto ini jadi sorotan publik.
"Proses pemanggilan ini sendiri selalu diwarnai drama."
"Bahkan kebocoran SPDP terakhir ini juga seperti drama politik yang diciptakan KPK untuk memframing agar viral," jelas Ronny.
Ronny menambahkan, setiap ada dinamika politik tertentu, maka pemberitaan kasus Harun Masiku akan muncul ke publik.
Baca juga: Tak Tinggal Diam, Hasto Ancam Bongkar Video Skandal Pejabat Negara, KPK Minta Langsung Laporkan Saja
Atas dasar itulah kemudian Ronny menilai penetapan Hasto sebagai tersangka berkaitan dengan sikap Hasto yang mengkritik penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran konstitusi.
"Ketika Sekjen bersuara kritis, maka dipanggil soal HM."
"Terakhir, ketika partai secara tegas mengambil sikap terhadap kader yang dianggap merusak konstitusi dan demokrasi, beliau langsung ditersangkakan."
"Ini semua sangat kental politisasinya," tutur Ronny.
Reaksi Habiburokhman soal Kasus Hasto Diduga Politisasi
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR sekaligus Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Habiburokhman, meminta semua pihak menyudahi perdebatan soal penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK bermuatan politik atau tidak.
Menurutnya, perdebatan masalah itu sampai hari kiamat tidak akan selesai.
"Kalau soal ini politik atau gak politik, itu sampai nanti kiamat kita gak akan selesai berdebat. Pasti akan sangat subjektif."
"Orang yang keinjek akan teriak, orang yang gak keinjek ya akan diam saja, Itulah dunia kita saat ini," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/12/2024).
Habiburokhman menjelaskan seharusnya Hasto dan PDIP justru membuktikan, dirinya memang tidak salah dalam kasus tersebut.
Baca juga: Hasto Ancam Bongkar Video Skandal Korupsi Pejabat Negara, NasDem: Biar Hukum yang Memproses
"Tapi kalau aturan itu kan, yang dituduhkan maupun yang dibantahkan itu harus sama-sama ada buktinya itu saja," ungkapnya.
Di sisi lain, Habiburokhman menyatakan Komisi III DPR mendukung penegakan hukum yang sedang dilakukan KPK kepada Hasto.
Sebaliknya, Habiburokhman pun mempersilakan kepada Hasto Kristiyanto untuk melakukan pembelaan diri atas proses hukum dirinya di KPK.
"Silakan saja KPK memproses Kita hormati hak KPK untuk melaksanakan tugasnya. Tapi, kita hormati juga haknya Pak Hasto untuk melakukan pembelaan diri, dan berikan seluas-luasnya kepada beliau.
Tapi kalau aturan itu kan, yang dituduhkan maupun yang dibantahkan itu harus sama-sama ada buktinya itu saja.," tukasnya.
Baca juga: Hasto Klaim Punya Video Skandal Pejabat, Ketua Joman Immanuel Ebenezer: Sejuta Persen Enggak Ada Tuh
Respons Hasto usai Jadi Tersangka KPK
Mengenai penetapan tersangka dirinya, Hasto Kristiyanto menyatakan PDIP harus siap menghadapi kekuasaan besar yang mencoba menindas ketika aparat penegak hukum digunakan untuk intimidasi dan sumber daya negara dipakai untuk kepentingan politik praktis.
Menurutnya, dalam situasi seperti itu, pilihan untuk menghadapi tembok kekuasaan yang besar menjadi kewajiban bagi kader PDIP.
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber daya negara digunakan untuk politik praktis maka pilihan menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan kader-kader PDIP," kata Hasto, Kamis (27/12/2024).
Baca juga: Said Abdullah PDIP Minta KPK Akui Penetapan Hasto Sebagai Tersangka Sarat Intervensi Politik
Hasto menjelaskan perjuangan partainya didasarkan pada nilai-nilai demokrasi, kedaulatan rakyat, dan pembangunan supremasi hukum yang berkeadilan.
"Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat dan bagaimana membangun supremasi hukum yang berkeadilan," ujar Hasto.
Hasto mengungkapkan, langkah perjuangan yang diambilnya terinspirasi oleh nilai-nilai yang diajarkan oleh Presiden ke-1 RI, Soekarno atau Bung Karno.
Ia belajar dari buku biografi "Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia" karya Cindy Adams.
Baca juga: Mensesneg Tanggapi Ancaman PDIP Soal Hasto Bakal Bongkar Video Skandal Korupsi Pejabat Negara
Hasto mencontohkan ketika Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia dengan prinsip non-cooperation atau tidak bekerja sama dengan penjajah.
Langkah itu diambil Bung Karno demi cita-cita kemerdekaan Indonesia.
"Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita,” kata Hasto.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Igman Ibrahim)(Kompas.com/Tria Sutrisna)