Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.com - Sejumlah pihak mendesak Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, untuk melaporkan bukti-bukti skandal pejabat negara yang dimilikinya.
Diketahui, Hasto melalui Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, mengklaim memiliki bukti-bukti berupa audio, video, dan teks, terkait skandal pejabat negara di Indonesia.
Skandal itu meliputi kasus-kasus korupsi besar, upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga kriminalisasi terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Guntur mengatakan, bukti-bukti itu saat ini telah dititipkan ke Pengamat Militer, Connie Bakrie, di Rusia, demi keamanan.
"Sekjen PDIP menitipkan beberapa dokumen kepada Ibu Connie Bakrie, waktu terakhir Ibu Connie pulang ke Indonesia," kata Guntur saat wawancara bersama Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Senin (30/12/2024).
Bukti-bukti itu dikatakan Hasto akan dibongkar buntut penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku.
Baca juga: 2 Alasan Bukti Skandal Pejabat Negara Milik Hasto Dibawa ke Rusia, PDIP Klaim Asli dan Sangat Kuat
Terkait hal itu, sejumlah pihak pun mendesak Hasto untuk blak-blakan membuka bukti tersebut.
1. Budiman Sudjatmiko: Kalau Memang Benar, Silakan
Mantan politisi PDIP yang kini bergabung dengan Gerindra, Budiman Sudjatmiko, mempersilakan Hasto Kristiyanto untuk melapor jika memang benar memiliki bukti skandal pejabat negara.
Namun, ia mempertanyakan, mengapa bukti-bukti itu justru dititipkan ke Connie Bakrie di Rusia, dibandingkan diserahkan ke aparat penegak hukum (APH) untuk diusut.
"Kalau itu memang benar (punya bukti), silakan (lapor). Kalau ada indikasi pelanggaran hukum, laporkan."
"Bukan dilaporkan ke lembaga hidrasi Rusia," kata Budiman, Senin (30/12/2024).
"Ya kalau masalah Indonesia, ya laporkan ke aparat penegak hukum di Republik Indonesia, bukan dibawa ke Rusia," sindirnya.
2. Mardani Ali Sera: Dibuka Saja
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI sekaligus Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, turut berkomentar soal klaim Hasto Kristiyanto mengenai bukti skandal pejabat negara.
Merdani mendesak agar bukti-bukti tersebut dibuka saja jika memang benar ada.