TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma mengecam dugaan adanya  kewajiban pembelian wadah untuk program makan siang bergizi oleh orang tua, yang terjadi di sebuah sekolah.

Kejadian itu sempat viral di beberapa sosial media.

“Kami memahami betul, bahwa program makan siang bergizi ini harus benar-benar diawasi pelaksanaannya di daerah. Ada banyak celah dan lubang yang bisa menimbulkan berbagai macam persoalan dan pelanggaran dalam implementasinya di lapangan. Padahal program ini secara resmi akan mulai dilaksanakan pada 2 Januari 2025 mendatang,“ ujar Filep, Selasa (31/12/2024).

Salah satu yang dikritisi oleh senator Papua Barat itu perihal anggaran yang dipatok sebesar sepuluh ribu rupiah per porsi dari lima belas ribu rupiah sebelumnya. 

Program ini bukan sekedar memberi makan gratis tetapi juga harus memperhatikan perihal gramasi  gizi dari  setiap menu dan cita rasa. 

Menurutnya, sulit untuk menebak menu yang akan disajikan senilai angka tersebut, mengingat inflasi, kenaikan harga termasuk pengaruh kenaikan PPN 12 persen di tahun 2025 mendatang.

Untuk paket nasi, ayam dan sayur saja saat ini di setiap warung makan mematok minimal dua belas ribu rupiah. 

“Selain soal harga, soal siapa yang dapat membuat makanan itu juga perlu dipikirkan secara matang. Untuk wilayah kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dll mungkin tidak sulit untuk mencari vendor rumah makan atau warung makan, yang punya kemampuan untuk menyediakan ratusan porsi makanan dalam waktu serentak, tetapi tidak demikian untuk di daerah apalagi wilayah pedalaman seperti Papua Barat misalnya,” imbuh Filep lebih lanjut.

Sebagaimana diketahui, program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo ini akan menyasar 4 target utama yakni Pertama, Peserta Didik dari PAUD hingga pendidikan menengah, di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus dan pendidikan pesantren,  baik negeri maupun swasta. Kedua, Balita. Ketiga, Ibu Hamil dan Keempat, Ibu Menyusui. 
 
Sasaran program itu dilakukan secara bertahap, fokus di awal adalah pada anak sekolah dan kelompok rentan lainnya.  

Pada tahun 2025 pelaksanaannya akan ditargetkan mencapai empat puluh persen. Tahun 2026 menjadi delapan puluh persen target sasarannya dan pada tahun 2029 digenapkan target sasarannya menjadi seratus persen.

“Jadi, karena program makan bergizi ini program yang sangat luar biasa, menyasar sekitar 19,47 juta orang. Pemerintah  telah lokasi anggaran sebesar Rp71 triliun pada APBN 2025, dengan rinciannya  Rp 63,356 triliun untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp7,433 triliun untuk program dukungan manajemen," ujarnya.

Dikatakan bahwa program ini murni gratis – penerima manfaat tidak dibebankan kewajiban apapun.

"Selain harus dipersiapkan secara matang  program ini juga harus diawasi secara seksama.," katanya.

"Oleh karena itu kami, masing-masing anggota Komite III DPD RI pada reses masa sidang II ini terjun ke lapangan ke daerah masing-masih untuk lakukan pengawasan atas persiapan dan ujicobanya agar program ini tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan,” tegas Filep.

Filep memastikan adanya agenda untuk melaksanakan Rapat Kerja dengan Badan Gizi Nasional, Kementerian Sosial RI dan beberapa pemangku kepentingan lain paska reses di Januari 2025 mendatang sebagai tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan oleh anggota Komite III DPD RI terhadap program makan bergizi.