"Tolok ukurnya jelas, hasil pembangunan, penegakan hukum, budaya politik baru, serta harapan masyarakat,” jelas Handoko.
Untuk itu, Handoko mempertanyakan data dan fakta atas tuduhan Jokowi tokoh terkorup 2024.
Pihaknya juga mempersilakan jika ada pihak yang ingin membawa masalah ini ke ranah hukum.
"Silakan saja proses hukum jika memang ada data dan fakta."
"Jangan cuma sekadar omong-omong tanpa bukti,” tegas Handoko.
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Wahyu Aji/Milani Resti Dilanggi)(Kompas.com)