Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Munculnya nama Presiden ke-7 RI Joko WIdodo (Jokowi) sebagai salah satu tokoh terkorup di dunia pada 2024 oleh lembaga Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) memantik sejumlah tanggapan pro-kontra.
Nama Jokowi bersanding dengan tokoh pemimpin dunia lainnya, yaitu mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad, Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan PM Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani.
Jokowi sudah memberi tanggapan terkait namanya masuk dalam daftar tokoh terkorup versi OCCRP.
Jokowi meminta agar hal itu untuk dibuktikan.
"He-he-he, ya terkorup, korup apa, yang dikorupsi apa, ya dibuktikan, apa?" kata Jokowi saat dimintai tanggapan di rumahnya, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo, Selasa (31/12/2024).
Menurut Jokowi, banyak bertebaran fitnah serta framing jahat yang tidak disertai bukti sehingga mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar hal tersebut dibuktikan.
"Ya sekarang banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti, yaitu yang terjadi sekarang kan," tutur Jokowi.
Lantas, bagaimana sejumlah pihak menanggapi hal ini?
Ray Rangkuti: Challenge untuk KPK
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menilai daftar OCCRP dapat menjadi ajang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat sejarah dalam melakukan pemeriksaan mantan pemimpin negara.
Baca juga: Jokowi Masuk Pemimpin Terkorup Dunia Tahun 2024 Versi OCCRP, Peringkat Pertama Bashar Al-Assad
"Sekarang tolong KPK uji nyali untuk menjadikan laporan itu sebagai dasar untuk melakukan penelitian," Ray dikutip Rabu (2/1/2025).
Namun, secara historis Indonesia, Ray menyebut lembaga hukum tak punya sejarah mengadili mantan kepala negara.
"Masalahnya adalah sejak kapan Indonesia punya tradisi mengadili mantan pemimpin mereka. Tantangan Pak Jokowi agar dibuktikan secara historis itu tidak punya dasar," kata Ray.
"Bahkan ketika Pak Harto disebut terlibat KKN pun secara hukum dia tidak pernah diperiksa. Makanya orang selalu berkelit bahwa Pak Harto itu bukanlah aktor yang terlibat korupsi karena tidak pernah dibuktikan secara hukum," sambungnya.
Menurutnya, Jokowi mengerti betul hal itu, sehingga akan sulit membuktikan laporan OCCRP itu.