Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, membeberkan dugaan korupsi yang dilakukan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), setelah masuk sebagai finalis tokoh terkorup dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OOCRP).
Dalam pernyataannya, Said Didu menyebut ada lima klaster dugaan korupsi yang dilakukan oleh Jokowi semasa dua periode kepemimpinannya, yaitu dari 2014-2024.
"Saya ingin mencoba merangkum kalau Jokowi memang melakukan korupsi di sektor mana, klaster mana terjadi korupsi. Saya mencoba membagi lima klaster modus korupsi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo," tuturnya, dikutip dari video yang diunggah di akun X pribadinya, @msaid_didu, Kamis (2/1/2025).
Adapun klaster dugaan korupsi pertama adalah melanggengkan kekuasaan dinasti mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Said Didu meyakini hal tersebut dilakukan Jokowi dengan ditutupnya kasus pelanggaran denda kebakaran hutan terhadap 3,3 juta hektar tanah sawit.
Pembatalan tersebut, kata Said, demi memuluskan kekuasaan Jokowi dan meredam kasus-kasus besar agar luput dari perhatian publik.
"Itu saya punya keyakinan bahwa itu ada kaitan untuk melanggengkan kekuasaan sehingga perlu untuk meredam kasus-kasus besar dan bisa negosiasi di balik pintu," kata Said.
Kemudian, klaster kedua adalah membungkam dan memenjarakan lawan-lawan politik dari Jokowi.
Dalam klaster yang sama, Said juga menyebut banyak kasus-kasus korupsi yang diduga menjerat menteri di era kepemimpinan Jokowi terkesan tidak dilanjutkan oleh penegak hukum.
Baca juga: Jokowi Masuk Daftar OCCRP Pemimpin Terkorup di Dunia: Jadi Uji Nyali KPK, Berani Bikin Sejarah?
Menurutnya, hal tersebut dinamakan korupsi sprindik.
Said juga menilai penggantian Ketua Umum Golkar dari Airlangga Hartarto ke Bahlil Lahadalia ada peran dari Jokowi.
Dia menduga Airlangga mau untuk digantikan oleh Bahlil karena dirinya terjerat kasus hukum dan diketahui oleh Jokowi.
"Masih ingat kasus impor garam, minyak goreng, HPH, BTS, dan berbagai kasus yang menguap begitu saja."
"Dan masih ingat kasus pergantian Ketua Umum Golkar yang itu semua isu 11 sprindik," katanya.