TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pada tanggal 21 Januari 2025, tepat 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sejumlah kebijakan sudah diterapkan.
Berbagai harapan kebijakan yang berpihak masih ditunggu rakyat.
Tribun kembali menghinpun sejumlah program prioritas Kabinet Merah Putih yang disampaikan Presiden Prabowo setelah dilantik 20 Oktober 2024.
Prabowo dan Gibran memiliki 17 program prioritas dan delapan program hasil terbaik cepat untuk dicapai bersama kabinet Merah Putih.
Lantas apa saja daftar program 100 hari kerja Prabowo-Gibran? Simak rinciannya berikut ini.
17 program prioritas
- Swasembada pangan, energi, dan air
- Penyempurnaan sistem penerimaan negara
- Reformasi politik, hukum, dan birokrasi dengan meningkatkan kesetaraan, kesamaan hak publik, dan digitalisasi
- Pencegahan dan pemberantasan korupsi
- Pemberantasan kemiskinan dengan penurunan kemiskinan di bawah enam persen
- Pencegahan dan pemberantasan narkoba
- Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat berupa peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
- Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi
- Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
- Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
- Menjamin pelestarian lingkungan hidup
- Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
- Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan
- Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
- Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas- luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
- Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah
- Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga
Selain 17 program prioritas tersebut, terdapat delapan program hasil terbaik cepat yang akan dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran.
8 program hasil terbaik cepat
- Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
- Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50 persen dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten
- Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
- Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
- Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
- Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/Polri, dan pejabat negara
- Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan
- Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23 persen
Prabowo diminta evaluasi berkala menteri kabinet
Dikutip dari Kompas.om, Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai hal ini diperlukan guna memastikan para pembantu Prabowo bekerja secara baik.
“Evaluasi berkala menjadi penting untuk memastikan kabinet yang gemuk, struktur yang gemuk itu dapat punya kinerja yang baik,” kata Arya dalam diskusi bertajuk “Merespons Kabinet Prabowo-Gibran: Implikasi, Risiko, dan Masukan” di Jakarta, Jumat (25/10/2024).
Masukan lainnya, CSIS meminta Prabowo tidak ragu melakukan pergantian menteri atau reshuffle kabinet.
Terlebih jika para menteri tersebut tidak berkinerja dengan baik atau tidak bisa mengeksekusi program-program strategis pemerintah.
“Saya kira presiden tidak perlu ragu untuk melakukan reshuffle kabinet, bahkan 6 bulan setelah kabinet dilantik,” tuturnya.
Dirinya berharap agar restrukturisasi pemerintahan seperti yang disampaikan dalam peraturan presiden dapat benar-benar terwujud pada akhir Desember 2024.
“Karena kalau tidak, itu agak ragu kita, menteri dan kabinet bisa berkinerja dengan baik karena akan sibuk menyelesaikan restrukturisasi pemerintahan,” imbuhnya.